Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi. (FOTO: Medcom.id/Theofilus Ifan)
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi. (FOTO: Medcom.id/Theofilus Ifan)

OJK Ragukan Data LBH Jakarta terkait Ribuan Korban Pinjaman Daring

Ekonomi ojk fintech
Husen Miftahudin • 14 Desember 2018 17:11
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meragukan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyebut adanya ribuan korban pinjaman berbasis aplikasi daring. Hingga pertemuan antara OJK, LBH Jakarta, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) yang digelar di Wisma Mulia 2, LBH Jakarta masih enggan membeberkan data-data korban.
 
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengakui data-data korban termasuk pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pinjaman daring alias financial technology (fintech) peer to peer lending penting untuk diketahui. Hal tersebut agar otoritas bisa segera mengkaji dan memproses aduan yang masuk ke lembaga-lembaga hukum dan konsumen.
 
"Ketika kami ingin mengambil tindakan, kami ingin memiliki informasi yang selengkap-lengkapnya lebih detail. Prinsip kami dari OJK mohon kami dibantu dengan kelengkapan data yang terbaik, agar kami dapat menyelesaikan masalah secara baik," ujar Hendrikus di kantor OJK Wisma Mulia 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Desember 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pun terkait 25 penyelenggara fintech yang diduga melakukan pelanggaran. OJK, aku Hendrikus, baru diberi informasi inisial ke-25 penyelenggara fintech tersebut.
 
"Hingga saat ini kami belum memperoleh (data-data korban dan pelanggaran penyelenggara fintech). Sejauh ini kami hanya diberi inisial," beber dia.
 
Menurut Hendrikus, OJK membutuhkan data dan alat bukti yang secara sah dan meyakinkan pelanggaran pinjaman daring. Seperti tangkapan layar form pengajuan kredit, bunga kredit yang tidak masuk akal, pengenaan denda yang melebihi ketentuan, hingga rekaman penagihan yang disebut mengintimidasi.
 
"Sudah adakah korban yang membawa alat bukti yang sah dan meyakinkan? Cukup satu saja, kami cabut (izin penyelenggara fintech peer to peer lending). Enggak perlu nunggu sampai ribuan," tegasnya.
 
Bila tak ada data dan alat bukti, OJK kesusahan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan penyelenggaran pinjaman daring. Meski LBH Jakarta berhasil mengumpulkan 1.330 pengaduan.
 
"Tidak mungkin Anda ditagih kalau Anda tidak melakukan transaksi pinjaman awal. Tunjukkan dong kepada kami bahwa Anda sudah melakukan transaksi di tahap awal dan kita bisa melihat catatan digitalnya," ungkap Hendrikus.
 
Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sirait beralasan pihaknya merahasiakan data korban dan alat bukti pelanggaran penyelenggara pinjaman daring. Dia mengaku akan terlebih dahulu meminta izin kepada korban pinjaman daring yang mengadu kepada mereka.
 
"Berdasarkan pertemuan hari ini poinnya adalah OJK, Satgas (Waspada Investasi), dan segala pihak yang hadir di sana tadi meminta data pengaduan 1.330 pengadu yang sudah datang ke LBH Jakarta. Berdasarkan pada hal tersebut kami menegaskan bahwa kami belum bisa memberikan data tersebut," pungkas Jeanny.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi