Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)
Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)

Ketua DPR Desak BPJS Kesehatan Beri Informasi

Ekonomi bpjs kesehatan
Nia Deviyana • 05 Januari 2019 07:31
Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat daftar rumah sakit yang tidak lagi bekerja sama dengan penyelenggara jaminan kesehatan itu.
 
Sebelumnya, BPJS Kesehatan memutuskan kontrak dengan sejumlah rumah sakit di daerah yang dianggap belum memperbarui akreditasi dan memiliki izin operasional.
 
"Saya mendesak BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi data rumah sakit yang tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat bisa mencari rumah sakit alternatif untuk melakukan pengobatan," ujarnya, dalam keterangan resmi yang dterima Medcom.id, seperti dikutip Sabtu, 5 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mendorong Menteri Kesehatan Nila F Moeleok untuk meminta rumah sakit yang masa akreditasinya sudah habis atau yang belum memiliki izin operasi untuk segera mengurus sesuai prosedur yang ditentukan.
 
"Ini karena akreditasi dan izin beroperasi rumah sakit menjadi syarat wajib untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," tukas dia.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan persyaratan akreditasi dan izin beroperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
 
"Sertifikat akreditasi menjadi syarat wajib setelah program JKN-KIS dijalankan selama lima tahun," kata Iqbal saat dihubungi Medcom.id.
 
Oleh karena itu, pada tahun ini sertifikasi akreditasi merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dirinya menambahkan, tidak ada masalah lain yang menyebabkan pasien BPJS Kesehatan tidak bisa dilayani di sejumlah RS.
 
Menurut dia, tidak banyak RS yang belum memiliki sertifikat akreditasi karena masa transisinya sudah diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun. Apalagi BPJS Kesehatan juga telah memberikan peringatan kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama.
 
"Secara jumlah sebenarnya tidak banyak, karena dulu Permenkes 71 tahun 2013 mensyaratkan masa transisi adalah tiga tahun, kemudian direvisi menjadi lima tahun. Sebelum 2018 berakhir, BPJS juga sudah mengingatkan ke faskes kerja sama ini, juga berkoordinasi dengan Kemenkes tentunya," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif