Ratusan buruh pabrik rokok golongan 3A melakukan aktivitas produksi di pabrik rokok di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Foto: MI/Bagus Suryo.
Ratusan buruh pabrik rokok golongan 3A melakukan aktivitas produksi di pabrik rokok di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Foto: MI/Bagus Suryo.

Pemerintah dan DPR Diminta Percepat Pengesahan RUU Tembakau

Ekonomi tembakau
Annisa ayu artanti • 11 Desember 2018 23:11
Jember: Pemerintah dan DPR diminta mempercepat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tata niaga bisnis tembakau.
 
Caleg Partai NasDem Charles Meikyansah mengakui, bisnis tembakau kini tengah mengalami tren penurunan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah produksi tembakau secara nasional hanya sekitar 190 ribu sampai 200 ribu ton per tahun.
 
Padahal, menurutnya, bisnis tembakau memiliki peranan besar dalam menstabilkan keuangan negara. Apalagi defisit BPJS Kesehatan terus membengkak dan membutuhkan bantuan dari cukai tembakau.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah harus menata industri tembakau karena apabila dibiarkan terus mengalami penurunan. Kesejahteraan buruh dan keuangan negara akan bermasalah," kata Charles di Jember, Selasa, 11 Desember 2018.
 
Baca juga: Aliansi Tembakau: Tarif Cukai Rokok Jangan Bergejolak
 
Ia menjelaskan, merosotnya bisnis tembakau akan mengancam pelaku usaha pertembakauan. Terutama buruh dan petani tembakau karena paling rentan dengan gejolak bisnis pertembakauan.
 
Contohnya, lanjut Charles, Jawa Timur. Provinsi paling timur Pulau Jawa itu merupakan kontributor terbesar cukai tembakau nasional dari total pendapatan Rp154 triliun.
 
Maka itu, tren penurunan ini bisa mengancam industri tembakau Jember sebagai salah satu sentra industri tembakau apabila pemerintah tidak segera mengesahkan RUU Pertembakauan.
 
"Itulah sebabnya saya terus mendorong agar tata niaga tembakau menyejahterakan bagi buruh. Tidak hanya pembenahan tata niaga, tapi juga akses penyediaan bibit tembakau unggul serta akses permodalan yang dibutuhkan petani tembakau penting sekali untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi" tukas dia.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif