Pengembang Rumah Subsidi Jateng Harus Berbadan Hukum

Budi Arista Romadhoni 14 Januari 2018 18:28 WIB
perumahan
 Pengembang Rumah Subsidi Jateng Harus Berbadan Hukum
Perumahan. ANT/Angga.
Semarang: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberlakukan kebijakan bahwa pengembang yang ingin mengerjakan rumah subsidi dari pemerintah harus terdaftar dalam Sistem Registrasi Pengembang (Sireng). Di Jawa Tengah program Sireng sudah diberlakukan yang bertujuan melindungi para calon pembeli rumah subsidi.

"Kementerian PUPR menyuruh kami memantau pengembag liar. Sistem sireng, pengembang tak berbadan hukum tidak bisa akad KPR, hanya yang teregisterasi saja yang bisa bertransaksi," Kata wakil ketua Rei Jawa Tengah Bidang sarana prasarana, Andi kurniawan di Semarang, Minggu, 14 Januari 2018.

Dengan demikian pembuatan rumah subsidi atau seribu rumah program pemerintah bisa terpantau dengam baik termasuk pantauan kerusakan lingkungan. Adanya program sireng membuat pengembang harus berbadan hukum, dan ikut asosiasi pengusaha developer karena asosiasi-asosiasi tersebut yang melakukan verifikasi terkait ada dan tidaknya proyek pembangunan rumah.

"Ada banyak yang sebar brosur, tapi tidak ada barangnya, perizinan juga belum tapi sudah jualan," tambahnya.

Sistem sireng ini akan mematikan developer liar yang tidak berizin. Anggota Rei Jateng kini ada 204 pengusaha meliputi Semarang, Solo, banyumas, kedu, pati, pekalongan, dan tegal.

Diberlakukan Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) sendiri saat ini juga menjadi hambatan para pengembang rumah subsidi yang belum teregrister merugi, karena tidak bisa di proses di Bank. Seperti yang diungkapkan oleh pengembang rumah subsidi di pinggiran Kota Semarang Jati Sasongko.

"Kami juga sekarang baru mendaftar,  dan menggagu penjualan kami, yang seharusnya tinggal akad kredit, tapi sekarang tertunda," pungkas dia. 




(SAW)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360