Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dok;MI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dok;MI.

Belanja Bansos Naik 70,10% dari Tahun Lalu

Ekonomi bansos
Eko Nordiansyah • 19 Maret 2019 21:20
Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat realisasi bantuan sosial (bansos) sampai dengan Februari 2019 sebesar Rp23,60 triliun. Jumlah ini telah mencapai 24,31 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp97,06 triliun atau tumbuh 70,10 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan bansos disebabkan oleh kenaikan jumlah maupun nominal bagi Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini ada sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam PKH.
 
"Kita sampaikan di UU APBN, PKH 2019 jumlah nominal PKH dua kali lipat, dan jumlah penerima PKH-nya juga meningkat," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan kenaikan realisasi bansos juga dipicu oleh akselerasi pencairan Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta BPJS kesehatan. Sejauh ini Kementerian Keuangan telah mencairkan sebanyak Rp8,4 triliun untuk membiayai peserta PBI BPJS Kesehatan.
 
Sementara itu, untuk realisasi subsidi sudah mencapai Rp10,72 triliun atau 4,78 persen dari pagu APBN 2019 sebesar Rp224,32 triliun. Sayangnya realisasi subsidi sampai dengan Februari 2019 lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 5,73 persen dari pagu anggaran.
 
"Kondisi ini disebabkan oleh sebagian besar merupakan pencairan belanja subsidi energi, yaitu subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik," jelas dia.
 
Adapun untuk realisasi belanja Non Kementerian/Lembaga (K/L) sampai Februari 2019 mencapai Rp 74,46 triliun atau 9,56 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja Non K/L lebih tinggi secara nominal dibanding 2018 yang mencapai Rp 72,39 triliun atau 11,92 persen dari APBN 2018.
 
"Namun demikian, secara persentase terhadap APBN, belanja Non K/L mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja pembayaran imbalan SBSN dalam negeri yang menyebabkan pembayaran bunga utang menurun," pungkasnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif