Ilustrasi. (FOTO: MI/Bary)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Bary)

Pemerintah Beri Payung Hukum Ojek

Ekonomi kementerian perhubungan ojek online
07 Januari 2019 08:05
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan regulasi tentang ojek dalam jaringan (daring) atau online dapat selesai dalam waktu kurang dari satu bulan.
 
"Saya harap kurang dari sebulan," kata Menhub Budi Karya Sumadi saat ditemui di acara pelatihan keselamatan berkendara Gojek di Cakung, Minggu, 6 Januari 2019.
 
Diskresi mengenai ojek daring akan dituangkan ke dalam peraturan menteri perhubungan karena kepopuleran aplikasi pemesanan ojek menjadikan pengemudi ojek daring sebagai sebuah profesi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apalagi, saat ini pengemudi ojek daring tidak hanya mengantarkan penumpang, tapi juga makanan. Pemerintah, seperti dikatakan Budi, harus memberikan dukungan berupa perlindungan secara hukum untuk profesi tersebut.
 
Aturan itu akan mencakup tiga hal, yaitu keselamatan, tarif, dan suspensi atau penangguhan akun.
 
Baca: Aturan Ojek Daring Terbit Januari 2019
 
Aspek keselamatan dimasukkan dalam regulasi ojek daring agar pengemudi memiliki jaminan. Sementara untuk tarif, Kemenhub meminta penyedia aplikasi untuk memberikan tarif yang memadai.
 
Untuk menemukan batasan tarif atas dan bawah ojek daring, Kemenhub akan berdiskusi dengan penyedia layanan untuk menemukan angka yang sesuai.
 
Tarif itu diharapkan dapat mencakup berbagai komponen, antara lain biaya bensin, perawatan kendaraan, juga persentase yang akan dikantungi oleh setiap pengemudi dan penyedia aplikasi.
 
Berkaitan dengan suspensi, Budi meminta aplikator membuka diskusi mengapa sebuah akun bisa ditangguhkan serta memberi penjelasan aktivitas apa yang dianggap melanggar peraturan.
 
Diskresi ini, kata Budi, secara tidak langsung juga akan mencakup pengemudi ojek konvensional atau yang sering disebut ojek pangkalan. Kemenhub berencana untuk memanggil asosiasi ojek daring untuk memberikan masukan terkait regulasi ini. Setelah itu, Kemenhub akan berdiskusi juga dengan aplikator.
 
Menurut rencana, Kemenhub akan berdiskusi dengan asosiasi Selasa, 8 Januari 2019. Setelah itu, Kemenhub akan bertemu dengan penyedia aplikasi agar mendapat masukan dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan aturan. (Media Indonesia)
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif