Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. FOTO: dok MI.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. FOTO: dok MI.

Pemerintah Butuh Rp7.638 Triliun Lanjutkan Program SDGs

Ekonomi bappenas sdg
Desi Angriani • 09 Oktober 2019 17:23
Jakarta: Pemerintah membutuhkan pembiayaan program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebesar Rp7.638 triliun untuk periode 2020-2024. Dari jumlah tersebut, peranan pembiayaan dari non pemerintah diperkirakan terus meningkat.
 
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kontribusi pembiayaan non pemerintah diproyeksi meningkat dari 38,2 persen di periode 2020-2024 menjadi 42,3 persen di empat tahun berikutnya dengan kebutuhan Rp20.197 triliun.
 
"Kebutuhan pembiayaan investasi non pemerintah menggunakan high scenario dengan kebutuhan Rp7,63 triliun pada 2020-2024, dan Rp20,19 triliun pada 2020-2024," kata Bambang dalam sesi kedua SDGs Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya kebutuhan dana tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dibutuhkan tambahan pembiayaan investasi untuk SDGs untuk mencapai target-target dari tujuan pembangunan berkelanjutan.
 
"Tahun depan kita akan membutuhkan Rp2.867 triliun dan tahun depan itu APBN saja hanya Rp2.500 triliun. Jadinya pakai APBN secara keseluruhan pun sudah tidak cukup apalagi yang sudah didedikasikan buat goal SDGs," ungkapnya.
 
Karena itu, pelaksanaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari domestik maupun internasional, serta inovasi instrument dan skema pembiayaan baru. Misalnya skema pendanaan (creative financing) antara lain PINA, Blended Finance serta Output Based Transfer/hibah ke daerah.
 
Contoh instrumen pembiayaan inovatif tersebut seperti KPBU, trust fund, green bond, green sukuk, CSR, blended finance, sosial impact fund, filantropi, zakat on SDGs, crowdfunding, serta PINA.
 
"Keberhasilan pembiayaan investasi untuk SDGs hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif, sifatnya partisipatif dan berdampak bagi masyarakat," pungkas dia.
 
Konsep SDGs itu lahir pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero pada 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.
 
Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki lima pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif