Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Disposal Beras Bulog Baru Terjadi Tahun Ini

Ekonomi beras bulog
Ilham wibowo • 04 Desember 2019 13:21
Jakarta: Pembuangan stok atau disposal beras cadangan pemerintah yang dikelola Perum Bulog baru terjadi pada tahun ini. Jumlahnya mencapai 20 ribu ton beras medium atau setara nilai Rp160 miliar.
 
"Belum pernah dilakukan sebelumnya sementara ini," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Agus mengatakan dirinya perlu melihat lebih detil terkait disposal beras Bulog tersebut. Rencananya, rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian bakal dilakukan sebelum diputuskan dalam langkah kebijkan pemerintah.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Makanya kita lihat kondisi detailnya seperti apa, akan saya lihat, nanti mungkin ada beberapa pertemuan atau rapat yang sekiranya membahas soal ini," ujarnya.
 
Agus juga belum bisa memastikan beras yang masuk dalam kategori turun mutu tersebut akan dimusnahkan ataupun dilelang. Ia ingin mendengar terlebih dahulu masukan terbaik yang juga akan disampaikan lembaga dan kementerian terkait.
 
"Nanti, ini belum diputuskan dalam kebijkan, kami kan gak sendiri, seperti arahan Pak Presiden kerja semua kementerian ini sebagai tim, jadi tidak bisa misalnya perdagangan memutuskan kebijkan, kita perlu konsultasi kebijkan karena sebagai tim," tuturnya.
 
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan disposal beras Bulog baru dilakukan lantaran mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 38/2018 tentang Pengelolaan CBP. Ketentuannya, Beras di gudang Bulog yang lebih dari empat bulan bisa diolah kembali, diubah menjadi tepung sebagai turunan beras bahkan hingga dimusnahkan.
 
"Kami belum pernah melakukan (ketentuan disposal) karena baru kali ini ada Permentan 38/2018, biasanya kami kalau beras sudah empat bulan kami olah kembali, kami giling kembali, kemudian kami mixing dan proses lagi," paparnya.
 
Tri menuturkan, persoalan dalam mengelola 20 ribu ton beras turun mutu tersebut bukan pada eksekusi apakah Bulog akan melelang atau memusnahkan. Bulog perlu kejelasan dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan terkait teknis pembayaran CBP tersebut.
 
"Ini persoalannya, Permentan sudah ada tapi di Kemenkeu belum disediakan anggarannya. Ini kami usul ke Rakortas untuk dibahas kembali saat eksekusi disposal anggaran tidak ada, kalau kami musnahkan nanti siapa yang menanggung?" ungkapnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif