Petani tembakau berunjuk rasa di depan Istana. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah
Petani tembakau berunjuk rasa di depan Istana. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah

Petani Tembakau Protes Kenaikan Cukai

Ekonomi cukai tembakau
Eko Nordiansyah • 26 Oktober 2019 03:13
Jakarta: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) memprotes kenaikan cukai tembakau hingga 22 persen. Hal ini setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
 
"Kami datang dari Temanggung ke Jakarta walaupun jumlahnya sedikit akan tetapi ini sebagai simbol jeritan petani. Para perwakikan petani ke istana untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan cukai sebesar 22 persen," kata Ketua APTI, Agus Parmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.
 
Protes dilakukan dengan aksi di depan istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober kemarin. Belasan perwakilan petani ini merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah, apalagi petani tembakau mayoritas pemilih Jokowi pada pemilihan presiden 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena itu, petani tembakau yang tetap setia bersama Jokowi, merasa keberatan atas kenaikan cukai rokok yang terlalu tinggi melalui PMK 152/2019 tentang tarif cukai tembakau. Ini berdampak langsung pada keberlangsungan dan kesejahteraan petani tembakau kami," tegas dia.
 
Sekretaris APTI, Agus Setiawan meminta presiden Jokowi-Ma'ruf agar melindungi petani tembakau sehingga hajat hidup terjaga, dan tidak ditabrak oleh regulasi yang mematikan sektor tembakau. Terlebih lagi, hasil tembakau saat ini hanya bisa ditampung oleh pabrikan rokok karena keterbatasan teknologi.
 
"Kami kecewa dengan Ibu Sri Mulyani. Pasalnya, PMK 152/2019 berakibat buruk terhadap kelangsungan petani tembakau. Kami panen tembakau hanya pabrikan rokok yang bisa menampung kami. Belum ada teknologi manapun yang sanggup membeli tembakau," ungkapnya.
 
Dirinya menambahkan, kenaikan cukai mulai tahun sekiranya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, petani tembakau memohon agar Presiden Jokowi melalui Menkeu Sri Mulyani meninjau ulang PMK 152/2019.
 
"Jangan dibandingkan dengan negara-negara luar yang pendapatannya lebih dibandingkan masyarakat Indonesia. Mohon kiranya bapak Presiden Jokowi mengakomodir semua kepentingan kami tanpa mengurangi rasa hormat dari pihak-pihak yang tidak suka tembakau," pungkas dia.
 

(ADN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif