Menaker: Hubungan Industrial yang Kondusif Dorong Pembangunan

Gervin Nathaniel Purba 02 Mei 2018 07:51 WIB
berita kemenaker
Menaker: Hubungan Industrial yang Kondusif Dorong Pembangunan
Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Ahmad Mustaqim)
Jakarta: Hubungan industrial yang kondusif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama tripartit menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dan meningkatkan produktivitas kerja.

Menteri Ketenagakerjan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan berunding yang dimiliki serikat pekerja (SP)/serikat buruh (SB) dan pengusaha melalui kegiatan Training of Trainers (ToT). Kemampuan berunding yang mumpuni akan memupuk tumbuhnya budaya dialog sosial dalam perusahaan.

Dialog sosial antara SP/SB dan pengusaha dapat menjadi sarana yang tepat dalam menyampaikan aspirasi dan membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kalau ada masalah harus didiskusikan, terbuka, dan saling percaya antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Utamakan dialog sosial dalam menyelesaikan permasalahan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya.

Dialog sosial juga diharapkan dapat mendorong tersusunnya perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan. Pada 2015, perusahaan yang telah mendaftarkan PKB berjumlah 13.210 perusahaan.
Setahun berikutnya (2016) bertambah 161 menjadi 13.371 perusahaan, dan pada 2017 bertambah 458 perusahaan, sehingga total ada 13.829 perusahaan yang telah mendaftarkan PKB.

Berdasarkan data World Bank, perusahaan yang telah membuat PKB memiliki tingkat kepuasan pekerja mencapai 96 persen. Sedangkan pekerja yang merasa tidak puas hanya sekitar empat persen.

"Manfaat PKB adalah agar pengusaha dan pekerja memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengurangi munculnya perselisihan hubungan industrial, membantu ketenangan kerja bagi pekerja, dan memberikan ketenangan dalam menjalankan bisnis kepada pengusaha," kata Hanif menjelaskan.

Secara makro, lanjut Hanif, implementasi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan turut mendukung pembangunan nasional dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menstimulasi tumbuhnya berbagai usaha/bisnis baru yang berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Lalu ia mengungkapkan data Kemenaker pada 2014 hingga 2017 yang menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menyerap 10.658.978 lapangan kerja. Adapun perinicannya sebagai berikut, pada 2014 pemerintah berhasil menciptakan 2.654.305 lapangan kerja. Pada 2015 melonjak menjadi 2.886.288 dan pada 2016 tercipta 2.448.916  lapangan kerja, dan kembali melonjak menjadi tercipta 2.669.469 lapangan kerja tahun 2017.

Menurut Hanif, selama ini pemerintah berupaya mengakomodasi aspirasi, tuntutan, dan usulan pekerja/buruh untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertimbangkan juga masukan dan saran dari kalangan pengusaha. Sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara berimbang.

“Kita terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja dengan terus menaikkan upah setiap tahun dan mempermudah dan menekan biaya pendidikan, transportasi, perumahan dan memberikan jaminan sosial bagi para pekerja/buruh,” ucap Hanif.



(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id