Kepala BKPM Thomas Lembong. Foto : Medcom/Husen M.
Kepala BKPM Thomas Lembong. Foto : Medcom/Husen M.

Pemerintah Temukan Lima Kendala Investasi RI

Ekonomi investasi asing
Desi Angriani • 11 September 2019 20:52
Jakarta: Pemerintah menemukan lima kendala yang menyebabkan sulitnya investasi asing masuk ke Indonesia. Kendala itu berasal dari berbagai sektor termasuk regulasi di kementerian/lembaga.
 
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan kendala pertama berupa regulasi di bidang investasi yang tumpang tindih dan ruwet. Perizinan baik berupa persyaratan maupun pendaftaran usaha kerap berubah dan menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.
 
"Terus terang tadi di sidang kabinet kami sampaikan kendala-kendala utama yang dihadapi investor termasuk 5 keluhan investor baik domestik maupun internasional," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembong menjelaskan isu berikutnya terkait perpajakan. Investor masih mengeluhkan pelayanan di kantor pajak meski pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan.
 
"Bicara jujur meskipun sudah banyak perbaikan, tetap cukup banyak keluhan dari investor dari sisi pemberlakuan atau perlakuan kantor pajak," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, investor terkendala persoalan sengketa lahan dan izin mendirikan bangunan. Bahkan sertifikat layak fungsi membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal.
 
Kendala keempat terkait tenaga kerja. Kata Lembong diperlukan penyesuaian Undang-Undang ketenagakerjaan agar lebih fleksibel, moderen dan mencerminkan realitas ketenagakerjaan abad 21.
 
"Saya kira presiden juga sudah mengangkat UU ketenagakerjaan. Dari 2003 itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini UU sudah 16 tahun," tambahnya.
 
Terakhir dominasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap proyek-proyek strategis nasional juga menghambat investasi dalam negeri. Bahkan hubungan sektor swasta dan BUMN kurang kondusif.
 
"Sangat banyak keluhan dari dunia usaha, swasta mengenai dominasi BUMN dan hubungan sektor swasta dan BUMN yang kurang kondusif," terang Lembong.
 
Berdasarkan kendala tersebut, Lembong memastikan pemerintah akan menghapus ratusan izin investasi di berbagai sektor dan kementerian/lembaga dalam waktu satu bulan ini.
 
"Memberikan waktu satu bulan untuk memfinalkan formulasi-formulasi. Jadi mau tidak mau harus ada pemangkasan besar-besaran," pungkasnya.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif