Industri Rokok Tercekik, Pemerintah Diminta Ekstensifikasi Cukai

Husen Miftahudin 30 November 2018 20:10 WIB
tembakau
Industri Rokok Tercekik, Pemerintah Diminta Ekstensifikasi Cukai
Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)
Karangasem: Geliat industri hasil tembakau (IHT) kian terkikis. Musababnya, pemerintah terus menekan laju industri tersebut dengan mengenakan tarif cukai rokok yang tak tentu angkanya.

Pelaku usaha dan industri rokok ketar-ketir. Padahal secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terserap dari usaha dan industri rokok lebih dari enam juta orang.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo menyebut industri dan usaha rokok terdiri dari dua juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, 600 ribu pekerja di sektor industri hasil tembakau, serta 2,5 juta pelaku usaha di tingkat ritel.

"Kalau dihitung dengan tanggungan keluarga dan sebagainya menjadi lebih banyak karena industri ini multiplier effect-nya tinggi. Multiplier effect itu terjadi ketika musim tanam mulai, dari pengolahan tanah sampai pascapanen," ujar Budidoyo dalam media gathering AMTI di Samanvaya Villa Bali, Sidemen, Karangasem, Jumat, 30 November 2018.

Budidoyo bilang, tarif cukai rokok juga menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai. Namun pemerintah kian menekan industri rokok dengan tarif cukai yang bergejolak. Untungnya, rencana kenaikan cukai untuk tahun depan urung dilaksanakan pemerintah.

Bukan tanpa sebab pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok di 2019. Di tahun depan itu, Ditjen Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengumpulkan hasil cukai lebih tinggi ketimbang tahun ini, dari Rp148,2 triliun menjadi Rp158,8 triliun. Alhasil, industri rokok menjadi tumbal.

Budidoyo meminta agar pemerintah mencari sumber penerimaan cukai baru, tidak melulu dari sektor industri rokok. Lewat cara itu, pemerintah diyakini bisa mencapai target penerimaan negara meski mengalami kenaikan.

"Di Indonesia ini kan (pengenaan barang kena cukai) paling sedikit hanya rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Mestinya pemerintah ada ekspansi untuk mengenakan cukai kepada barang-barang yang lain," tegasnya.

Budidoyo mengacu pada Malaysia. Negeri Jiran itu punya 17 item barang kena cukai. "(Barang kena cukai) kita hanya tiga. Jadinya sektor rokok ini seperti tambal sulam, pemerintah memeras terus tapi kita enggak dikasih insentif dan nutrisi," beber dia.

Tarif cukai rokok naik setiap tahunnya. Pada 2016, tarif naik rata-rata 11,19 persen dan pada 2017 naik 10,54 persen. Untuk 2018, tarif cukai rokok rata-rata naik 10,04 persen.

Kenaikan tarif cukai rokok yang tiap tahunnya bergejolak membuat industri rokok harus memutar otak agar industri tersebut tak mandek. Kata Budidoyo, pemerintah harus memerhatikan industri rokok mengingat industri ini menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan cukai.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada 2017 sebesar Rp145,48 triliun atau naik enam persen dari tahun sebelumnya sebanyak Rp137,93 triliun. Capaian penerimaan cukai itu menyumbang sekitar 97 persen dari total penerimaan cukai sebesar Rp150,81 triliun.

"Sektor ini seharusnya diperhatikan. Kalau diandalkan, mestinya dikasih ruang yang cukup. Syukur-syukur bisa tumbuh atau setidak-tidaknya bisa bertahan," pungkas Budidoyo.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id