Pemerintah Bebaskan Pungutan Ekspor CPO Selama 6 Bulan

Annisa ayu artanti 27 November 2018 07:25 WIB
kelapa sawitcpo
Pemerintah Bebaskan Pungutan Ekspor CPO Selama 6 Bulan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: MI/Panca Syurkani.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembebasan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) berlaku selama enam bulan ke depan. Jika harga sawit kembali naik, pemerintah akan kembali melakukan penyesuaian.

"Harga sawit yang terus turun, pemerintah, Presiden dalam hal ini melihat, kita turunin untuk enam bulan ke depan," kata Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

Menurut Luhut, pembebasan pungutan ini ditempuh karena kondisi petani sawit. Petani memerlukan bantuan supaya harga di level petani tetap terjaga.

"Kan sekarang sawit itu ke rakyat kecil, Presiden melihat ke rakyat kecil saja, nanti kita lihat lagi bagaimana respons dari market," jelas dia.

Baca juga: Pemerintah Sesuaikan Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga mengakui penyesuaian pungutan CPO hanya diberlakukan untuk sementara waktu. Apabila harga sudah mulai membaik ke level USD550 per ton, pungutan akan dikembalikan ke mekanisme pungutan awal.

Adapun mekanisme pungutan ekspor yang diputuskan oleh Komite Pengarah BPDP-KS untuk CPO adalah nol jika harga kurang dari USD500 per ton, USD25 per ton jika harga antara USD500 hingga USD549 per ton, dan USD50 per ton jika harga di atas USD549 per ton.

Sementara untuk Turunan 1 dan Turunan 2 akan dikenakan nol jika harga kurang dari USD500 per ton, Turunan 1 USD10 per ton dan Turunan 2 USD5 per ton jika harga antara USD500 hingga USD549 per ton, Turunan 1 USD30 per ton dan Turunan 2 USD20 per ton jika harga di atas USD549 per ton.
 



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id