Pekan Depan Perusahaan Sudah Harus Bayar THR
Illustrasi (ANT/Eric Ireng).
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap memberikan sanksi untuk perusahaan yang telat membayar Tunjungan Hari Raya (THR) ke karyawan. Namun pemerintah tidak semata-mata langsung memberikan sanksi administratif seperti pembatasan kegiatan perusahaan.

Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kemenaker FX Watratan mengungkapkan pihaknya akan mencari tahu dahulu alasan perusahan tidak membayar THR. Jika ada unsur kesengajaan perusahaan itu akan diberikan sanksi ataupun denda lima persen dari THR yang harus dibayarkan.

"Di regulasi kita juga kan terkait sanksi, hanya perusahaan yang betul-betul tidak mau bayar yang kita kenal sanksi tegas," ujarnya di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Ia menambahkan bila perusahaan terlambat bayar THR karena kesulitan ekonomi maka pemerintah akan memberikan keringanan.

"Keterlambatan alasannya apa, perusahaan betul-betul tidak mampu bayar kah. Kalau alasannya itu, diberikan denda lima persen ketika terlambat bayar dengan kondisi yang ada," tuturnya.

Selain itu pihaknya pun akan memberi waktu maksimal mencapai 30 hari dengan memberikan nota atau peringatan tertulis sebanyak dua kali dengan jangka waktu dua minggu.

"Yang pasti teman-teman dikasih waktu untuk pelaksanaan pembayaran satu minggu, dikasih kesempatan untuk klarifikasi, kalau tidak akan diambil tindakan," imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya bersama dinas setempat bakal mulai menindaklanjuti perusahaan yang diadukan masyarakat terkait keterlambatan pembayaran THR. Karena 22 Juni esok merupakan hari terakhir penutupan posko pengaduan THR.

"Rencananya setelah semua data di-update, mana yang akan diberikan sanksi dan diserahkan pak Menteri. Selasa teman-teman sudah turun," tutupnya.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id