Gedung BKPM (Foto: Setkab)
Gedung BKPM (Foto: Setkab)

Investasi Masih Under Perform, BKPM Kudu Berbenah

Ekonomi bkpm
Annisa ayu artanti • 18 Oktober 2019 20:09
Jakarta: Kepala Kajian Makro LPEM Universitas Indonesia Febrio Kacaribu menilai upaya pemerintah menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia selama lima tahun belakangan ini belum optimal. Kalah bersaing dan adanya perang datang menjadi tantangan pemerintah untuk menggaet investor.
 
Padahal, Indonesia bisa menangkap peluang darirencana Tiongkok yang memindahkan beberapa perusahaannya ke luar negara mereka. Sayang, peluang tersebut justru direbut olehVietnam.
 
"Agak under perform ya. Tantangannya memang harus kita akui berat," kata Febrio di Menara BCA, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengakui dalam beberapa poin Indonesia memang kalah dengan Vietnam. Pertama, secara geografis posisi Vietnam lebih dekat dengan Tiongkok. Hal tersebut membuat pertimbangan tersendiri bagi investor.
 
Kedua dari segi kultur, Vietnam dengan Tiongkok memiliki kultur yang mirip. Sementara ketiga dari segi upaya menarik investor dengan kebijakan yang dikeluarkan, Vietnam lebih agresif dalam mengeluarkan kebijakannya sehingga investor banyak masuk ke negara tersebut.
 
"Jadi memang dari kemudahan berbisnis itu memang lebih mudah di sana. Itu yang harus kita akui sebagai kelemahan kita dan kita harus bebenah," jelas dia.
 
Pemerintah harus mulai merapikan pos-pos yang dianggap investor sebagai penghambat berinvestasi, utamanya terkait dengan perizinan. "Masalah perizinan itu masalah nomor satu yang menjadi penghambat. Sekarang kita peringkatnya 130 dari 190 negara," sebut dia.
 
Kemudian dalam hal penegakan hukum. Namun untuk pos yang satu ini Febrio menilai baru akan terlihat lima hingga sepuluh tahun mendatang.
 
Sementara untuk menghadapi perang dagang, Lanjut Febrio, pemerintah dituntut untuk menurunkan biaya ekspor. Biaya ekspor di Indonesia masih terlalu tinggi sehingga barang-barang dalam negeri kurang bersaing.
 
Lalu terkait dengan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pintu investor selama lima tahun terakhir, Febrio mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan lembaga tersebut di bawah pimpinan Thomas T Lembong dan Franky Sibarani. Namun, lagi-lagi BKPM masih perlu melakukan beberapa perbaikan.
 
"Jadi kita secara rapor itu sudah ada yang harus diperbaiki, sudah jelas. Kalau ini tidak diperbaiki, jangan harap investasi bisa tumbuh. Jangan harap inevstor masuk ke sini," tegas dia.
 
Di sisi lain, Febrio juga mendukung rencana pemerintahan Joko Widodo jilid II untuk membentuk Kementerian Investasi. Kementerian ini dinilai akan memberikan keleluasan dalam membuat kebijakan. Pasalnya, yang menjadi hambatan BKPM saat ini adalah kurangnya sinkronisasi dan kordinasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah.
 
"Kalau ini dibuat menjadi suatu kementerian akan beda, karena selama ini sifatnya informasi kordinasi, tidak ada power dan hirarki. Kalau kementerian, ada power," tukas dia.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif