Asosiasi Sulit Awasi Fintech Tak Terdaftar
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (fintech) dinilai wajib mengikuti regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemenuhan syarat legalitas diperlukan termasuk cara penagihan.

Sekretaris Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Dino Martin mengatakan kehadiran fintech di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai ratusan. Namun, baru 73 fintech yang tercatat di OJK dan bergabung sebagai anggota AFPI.

"Banyak sekali fintech di luar sana, lima atau enam kali lebih banyak dari anggota kita, ada yang bagus juga dan kami dalam posisi terbuka asal sesuai regulasi," ujar Dino kepada Medcom.id, Jumat, 9 November 2018.

Sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 kedudukan asosiasi punya tugas yang sama penting sepeti OJK untuk mengawasi aktiftas penyelenggaraan keuangan digital. AFPI memiliki hak untuk melakukan tindakan tegas kepada anggotanya yang kedapatan melakukan pelanggaran. Hanya saja, menurut Dino, pengawalan itu baru bisa diterapkan dengan baik pada anggota resmi.

"Semua anggota yang terdaftar di OJK harus menjadi anggota asosiasi. Artinya asosiasi yang ditunjuk akan memiliki self regulated, mengawal industri industri fintech dan termasuk melindungi konsumen yang ada di industri ini," ungkapnya.

Ia menyesalkan kehadiran fintech ilegal yang kemudian membawa citra buruk bagi perkembangan ekonomi digital. Keluhan konsumen sulit diatasi lantaran fintech yang bersangkutan belum masuk catatan anggota asosiasi maupun penyelenggara jasa keuangan yang tak berusaha mendaftar di OJK.

"Merugikan sekali, mereka merusak industri kita, dalam artian mereka mau menjalankan bisnis ini tanpa aturan yang ada. Mereka menerapkan bunga yang mencekik dan kemudian tidak dipagu. Kalau mereka dicap sebagai rentenir online ya saya bilang masuk akan sekali," paparnya.

Dino menegaskan seluruh anggota AFPI telah sepakat dengan penetapan pagu denda maksimal 90 hari ke nasabah yang telat membayar tagihan. Jumlah biaya pinjaman dan denda tidak akan bertambah.

Aturan ini dibuat sebagai tanggapan terkait tingkat bunga atau biaya pinjaman fintech yang dianggap memberatkan konsumen. Fintech pendanaan multiguna yang menjadi anggota AFPI dan terdaftar di OJK diwajibkan mematuhi aturan pagu denda tersebut.

"Tugas kami memang melakukan penagihan tapi lebih banyak mendengarkan nasabah untuk bantu mencarikan solusi, restruktur atau yang lain. AFPI bukan rentenir karena memiliki pagu," ucapnya.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id