OJK Ajukan Anggaran Rp5,67 Triliun di 2019

Husen Miftahudin 29 Oktober 2018 19:55 WIB
ojk
OJK Ajukan Anggaran Rp5,67 Triliun di 2019
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK. Medcom/Husen M.
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan anggaran untuk tahun depan sebanyak Rp5,67 triliun. Pengajuan anggaran tersebut meningkat 14,11 persen dibandingkan anggaran 2018 sebesar Rp4,97 triliun.

"Untuk 2019, kami mengajukan pagu anggaran OJK sebesar Rp5,67 triliun. Pagu anggaran ini meningkat sebesar 14,11 persen dibandingkan pagu anggaran 2018," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Oktober 2018.

Lebih lanjut dia menjelaskan, postur anggaran OJK untuk tahun depan terdiri dari strategic expenditure dengan porsi 51,43 persen atau setara Rp2,92 triliun. Strategic expenditure merupakan pengeluaran strategis untuk membiayai core function OJK seperti pengawasan, pengaturan, perizinan, edukasi dan perlindungan konsumen, serta biaya Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kemudian sebanyak 36,72 persen (setara Rp2,08 triliun) merupakan operational expenditure, yaitu pengeluaran operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama OJK," bebernya.

Sementara, sebanyak 11,84 persen atau senilai Rp670 miliar postur anggaran OJK di 2019 merupakan biaya capital expenditure. Biaya ini merupakan pengeluaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OJK.

"Capital expenditure adalah pengeluaran yang termasuk gedung, IT infrastructure, dan lain-lain," terang Wimboh.

Postur anggaran OJK untuk tahun depan mengacu pada penerimaan pungutan dan pengeluaran, baik pengeluaran biaya maupun pembelian infrastruktur. Pengeluaran biaya dipergunakan untuk renumerasi SDM dan capacity building, serta sewa gedung untuk kantor pusat maupun kantor regional.

"Pengeluaran biaya juga termasuk pelaksanaan pengaturan dan pengwawasan lembaga jasa keuangan, pelaksanaan edukasi, perlindungan konsumen, serta tugas pendukung lainnya. Sementara itu pembelanjaan infrastruktur merupakan biaya pembelian aset berupa gedung, tanah, perkantoran, dan pengadaan sistem," ungkap Wimboh.

Adapun per akhir September 2018, realisasi penerimaan OJK yang berasal dari pungutan mencapai sebanyak Rp4,28 triliun atau 77,4 persen dari target. Sementara itu, penyerapan anggaran OJK hingga 25 Oktober 2018 telah menccapai Rp3,12 triliun atau 63 persen dari total yang dianggarkan.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id