Ekspor Indonesia Dapat Keringanan Bea Masuk ke AS
Ilustrasi (MI/RAMDANI)
Jakarta: Produk Certain Uncoated Paper (CUP) Indonesia mendapat keringanan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Antisubsidi/Imbalan (BMI) dari Amerika Serikat (AS). Hasil ini diharapkan meningkatkan kembali nilai ekspor produk dari Tanah Air.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan sebagian perusahaan Indonesia telah mengikuti Administrative Review (AR) untuk mendapatkan penurunan margin subsidi dari 21,22 persen menjadi 11,71 persen pada 2015 dan 5,13 persen pada 2016.

Keputusan ini dikeluarkan Kementerian Perdagangan AS (USDOC) dan dipublikasikan dalam Final Result of 2015-2016 Countervailing Duty Administrative Review produk CUP dari Indonesia pada 9 Oktober 2018. CUP merupakan produk kertas yang digunakan untuk keperluan kantor seperti fotokopi, buku, map, dan brosur.

"Keberhasilan Indonesia dengan perusahaan tertuduh dalam hal penanganan perbaikan margin subsidi melalui mekanisme AR tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor CUP Indonesia ke AS. Keberhasilan upaya itu akan mengembalikan nilai ekspor sebelum dikenakannya BMAD dan BMI USD225 juta," ujar Oke, melalui keterangan resmi, Selasa, 23 Oktober 2018.

Pengenaan BMAD dan BMI telah menurunkan secara drastis tren nilai ekspor CUP Indonesia ke AS sebesar 43,21 persen dari USD111,37 juta pada 2013 menjadi USD16,76 juta pada 2017. Penurunan itu terutama terlihat dari nilai ekspor pada 2015 yang mencapai USD106,15 juta menjadi hanya USD34,76 juta pada 2016.

"Hasil tinjauan kembali itu menunjukkan terjadinya penurunan margin subsidi yang signifikan bagi sebagian produsen kertas Indonesia yang mengikuti proses itu, terhadap pengenaan BMAD dan Bea BMI oleh USDOC terhitung mulai 29 Februari 2016," papar Oke.

Sementara itu, Direktur Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan, proses peninjauan ini akan menilai kembali apakah BMAD dan BMI yang dikenakan telah sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian margin dilakukan karena pihak USDOC memutuskan menerima sebagian besar argumen atau sanggahan Pemerintah Indonesia

"Penilaian kembali pemberlakuan BMAD dan BMI dapat dilakukan setiap tahun atas permohonan pihak terkait," imbuhnya.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id