Pemerintah Ratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dok: Kemenko Perekonomian.
Jakarta: Pemerintah segera menyelesaikan proses ratifikasi tujuh Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Keputusan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 84 Ayat 4 yang mengatur tentang ratifikasi PPI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penetapan ratifikasi dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan itu diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

"Saya akan segera lapor pada Presiden dengan membawa draf Perpres yang sudah siap," ujar dia saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Ratifikasi PPI Indonesia, di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Ketujuh PPI tersebut meliputi First Protocol to Amend the AANZFTA Agreement, Agreement on Trade in Services under the ASEAN-India FTA (AITISA), Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD), Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS-9), serta Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA).

Menurut Darmin Indonesia akan menerima kerugian yang begitu besar bila tidak meratifikasi tujuh PPI tersebut. Misalnya, produk Indonesia tidak dapat memanfaatkan preferensi tarif dalam AANZFTA. Padahal ekspor Indonesia ke Australia yang menggunakan fasilitas AANZFTA mencapai 73,6 persen atau senilai USD1,76 miliar dari total ekspor ke Australia.

Selanjutnya, pada perjanjian AITISA, Indonesia tidak dapat mengakses pasar tenaga profesional di sektor konstruksi, travel, komunikasi, jasa bisnis lainnya (posisi high and middle management), dan jasa rekreasi yang menjadi keunggulan Indonesia visa India.

"Jika tidak meratifikasi perjanjian AKFTA. Terkait AFAS 9, potensi kerugiannya adalah Indonesia tidak dapat mengakses pasar jasa ASEAN pada subsektor yang ditambahkan Negara-Negara ASEAN ke dalam AFAS (Indonesia menambahkan 11 subsektor)," terangnya.

Sementara untuk perjanjian AMDD, produk ALKES Indonesia akan sulit dipasarkan di ASEAN dan dunia karena AMDD mengatur standar, aturan teknis dan prosedur kesesuaian penilaian yang mengharmonisasikan standar ALKES di ASEAN sesuai standar internasional.

"Indonesia dapat dikatakan tidak mendukung INPRES Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Potensi kehilangan pasar ekspor ke ASEAN senilai USD853 juta untuk 2017," tambah Darmin.

Adapun tiga potensi kerugian lantaran tidak meratifikasi perjanjian ACFTA yakni, pertama Indonesia dapat disengketakan karena tidak mempermudah ketentuan SKA, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan sesuai kesepakatan.

Kedua, Indonesia tidak menikmati penambahan komitmen lima subsektor jasa oleh RRT (medical and dental, engineering, travel agency and tour operator, nature and landscape protection, dan securities).

Ketiga, mengurangi insentif investor RRT untuk berinvestasi di Indonesia karena Indonesia tidak menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi, dan tidak dapat berpartisipasi dalam program promosi investasi ACFTA.

"Terakhir, jika republik ini tidak meratifikasi IP-PTA, maka Pakistan akan terminate PTA sehingga Indonesia akan kehilangan pangsa pasar CPO senilai USD1,46 miliar. Pangsa pasar CPO juga akan direbut Malaysia yang saat ini sedang meng-up-grade bilateral FTA-nya," pungkas Darmin.


 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id