Illustrasi. Medcom/Hadi.
Illustrasi. Medcom/Hadi.

Pemerintah Buat Skema KUR Khusus untuk Petani Garam

Ekonomi kur garam
Eko Nordiansyah • 14 Januari 2019 20:47
Jakarta: Pemerintah mengatur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017. KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.
 
"Untuk perkebunan rakyat dan peternakan rakyat sudah kita jalankan. Kali ini kita akan matangkan pembahasan mengenai KUR khusus perikanan rakyat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.
 
Adapun skema KUR Khusus Perikanan Rakyat memiliki jumlah plafon di atas Rp25 juta dan paling banyak sebesar Rp500 juta setiap individu anggota kelompok. Sementara suku bunga KUR Khusus tujuh persen efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun jangka waktu KUR Khusus, ditetapkan paling lama empat tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja atau paling lama lima tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
 
"Dalam rangka membantu petani, peternak, dan nelayan saat mengangsur KUR Khusus, maka dimungkinkan skema pembayaran KUR khusus di mana penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga KUR khusus secara angsuran berkala dan/ atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima dan penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima KUR Khusus," jelas dia.
 
Dalam rangka optimalisasi sektor perikanan nasional, pemerintah mendorong skema pembiayaan bersuku bunga rendah melalui KUR untuk nelayan. Salah satu kebutuhan dasar nelayan untuk mendukung hasil tangkapan adalah dengan pengadaan kapal nelayan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh nelayan.
 
Selain itu, penyaluran KUR untuk petani garam rakyat guna mendukung program Swasembada Garam Nasional. Berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2017 jo. Permenko Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, sektor garam rakyat termasuk dalam sektor produksi.
 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, salah satu latar belakang mendorong KUR untuk Petani Garam ini adalah karena penyaluran kredit UMKM pada komoditas garam memiliki risiko yang tinggi.
 
"Berdasarkan data dari Bank Indonesia memiliki rasio kredit macet (NPL) di atas lima persen. Sehingga diperlukan pengawasan khusus terhadap pembiayaan kredit bagi komoditas garam tersebut," kata Iskandar.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif