Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Medcom/Eko Nordiansyah.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Medcom/Eko Nordiansyah.

Buwas: Negara Perlu Dilibatkan dalam Porsi Besar Penyaluran Beras

Ekonomi bulog
Ilham wibowo • 02 Juli 2019 15:44
Jakarta: Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebut negara seharusnya memiliki porsi besar dalam mengelola bahan pangan termasuk penyaluran beras. Ia pesimistis sistem komersial yang dikembangkan bakal pro terhadap rakyat di tengah maraknya kartel.
 
Dia mengatakan Bulog sebagai lembaga pangan di Indonesia yang dibentuk sejak Mei 1967 punya andil penting sebagai kepanjangan tangan negara dalam tata niaga beras. Fungsi utama yang ditekankan yakni manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
 
"Jadi harus sesuai dengan prediksi-prediksi negara yang dibutuhkan, enggak berpikir bisnis, kalau berpikir bisnis ya lain lagi," kata Buwas ditemui di gedung Bulog Corporate University, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengakui Bulog masih memiliki keterbatasan anggaran dan kemampuan gudang penyimpanan pangan. Namun demikian, kondisi itu bukan menjadi alasan untuk mengendurkan semangat membangun negri di sektor pangan.
 
"Sebagian besar itu (penyaluran beras) harusnya ditangani oleh negara, kecuali berapa sih tidak mampunya Bulog? Itu yang harusnya di lepas, ketidakmampuan Bulog," paparnya.
 
Saat ini peran Bulog untuk melaksanakan tugas pokok dari negara makin sempit dengan hadirnya program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dikelola Kementrian Sosial (Kemensos). Mantan Kepala BNN ini meyakini Bulog hanya mendapat porsi kecil dari ruang yang tersisa.
 
Tantangan ini semakin berat saat dihadapkan dengan tugas Bulog yang perlu mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2,5 juta ton. Beras yang berada di gudang Bulog itu pun sulit tersalurkan dan dikhawatirkan kualitasnya makin memburuk.
 
"Ancamannya beras Bulog akan busuk itu karena bukan 70 persen dari 100 persen programnya (BPNT), 70 persen yang itu sudah diambil oleh mensos untuk psar bebas, kemudian 30 persen tambahannya itu sisanya itu 70 persen disuplai dari Bulog," paparnya.
 
Buwas tak mau memperpanjang polemik kewenangan penyaluran beras ini dan bahkan memilih mengundurkan diri dari jabatannya di Bulog. Mantan Kabareskrim Polri ini enggan perusahaan yang dipegangnya hanya menjadi alat pihak-pihak tertentu di pemerintahan.
 
"Ini sih gila saja menurut saya, 70 persen dari 30 persen yang diserahkan untuk kami itu di ujung-ujung Papua pakai pikul-pikul, pakai motor atau ojek atau apa bahkan jalan kaki. Itu yang mau dikasih sama bulog, ini kan enggak bisa," ucapnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif