Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Kemenkeu Tegaskan Pentingnya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Antara • 09 September 2019 06:51
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini karena defisit terbesar disebabkan tunggakan iuran peserta mandiri sekitar Rp15 triliun selama tahun 2016-2018.
 
"Agar program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang sangat bagus ini dapat berkelanjutan, maka kedisiplinan membayar iuran bagi peserta mandiri ini sangat penting," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti seperti dilansir dari Antara, Senin, 9 September 2019.
 
Melalui surat terbuka soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di media sosial, Frans sapaan akrabnya menjelaskan sepanjang tahun 2018, total iuran dari peserta mandiri mencapai Rp8,9 triliun. Namun, lanjut dia, total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun atau memiliki rasio mencapai 313 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada akhir tahun anggaran 2018,tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak.
 
Dengan rasio yang tinggi itu seharusnya kenaikan iuran tersebut mencapai lebih dari 300 persen. Namun, pemerintah mengusulkan kenaikan iuran 100 persen untuk kelas I dan II dan 65 persen untuk kelas III.
 
Ia menjelaskan dalam mengusulkan kenaikan iuran itu, pemerintah mempertimbangkan tiga hal yakni kemampuan peserta dalam membayar iuran. Pertimbangan kedua yakni upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi. Serta ketiga, gotong royong dengan peserta pada segmen lain.
 
Apabila ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, kata dia, peserta tersebut dapat melakukan penurunan kelas, dari kelas I menjadi kelas II atau kelas III atau dari kelas II turun ke kelas III.
 
Khusus untuk peserta mandiri kelas III, lanjut dia, akan naik menjadi sebesar Rp42.000, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 
"Bahkan bagi peserta mandiri kelas III yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos yang iurannya dibayarkan pemerintah," tutur Frans.
 
Frans menyakini kenaikan iuran itu tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu. Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 
Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Sementara itu, untuk pekerja penerima upah, baik aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, TNI, Polri dan pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
 
Ia bilang setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp9,4 triliun di 2015, Rp6,7 triliun di 2016, Rp13,8 triliun di 2017, dan Rp19,4 triliun di 2018.
 
Untuk mengatasi defisit JKN itu, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun di 2015 dan Rp6,8 triliun di 2016. Serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja yang dialokasikan dalam (APBN) sebesar Rp3,6 triliun di 2017 dan Rp10,3 triliun di 2018.
 
"Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020
dan Rp56 triliun pada 2021," jelas dia.
 

(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif