Ilustrasi. MI/RAMDANI
Ilustrasi. MI/RAMDANI

Pemerintah Masih Hitung Dana Suntikan untuk BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Eko Nordiansyah • 30 Oktober 2019 16:12
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghitung besaran suntikan dana yang akan diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Adapun suntikan yang bakal dilakukan pemerintah itu terkait penetapan penaikan iuran BPJS Kesehatan.
 
"Ya nanti ditunggu lah. Ya nanti diskusikan dulu supaya pas (terkait suntikan dana untuk BPJS Kesehatan)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Penaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Penaikan iuran akan mulai diberlakukan 1 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski demikian, pemerintah akan membayarkan selisih iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai 1 Agustus 2019. Tak hanya itu, selisih kenaikan iuran untuk Peserta Penerima Upah (PPU) pemerintah akan dibayarkan mulai berlaku 1 Oktober 2019.
 
Dalam Perpres ini pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah terhitung sejak Agustus sampai dengan Desember 2019.
 
"Makanya belum tahu, dilihat dulu persisnya (kenaikan). Supaya sama ini Kemenkes dan BPJS serta persisnya regulasi Perpresnya bagaimana. Jangan sampai menghitungnya beda-beda. Kemudian kita hitung sama-sama," ungkap Askolani.
 
Sementara itu, dalam Perpres ini disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan iuran akan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif