Impor Beras Umum, Pemerintah Bisa Untung Rp1,5 Triliun
Ilustrasi pedagang beras. (FOTO ANTARA/Noveradika)
Jakarta: Pengamat pertanian Insitut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso meyakini pemerintah tak bakal melakukan impor beras jenis khusus. Sebanyak 500 ribu ton beras yang akan masuk dari Thailand dan Vietnam tersebut diyakini berjenis umum atau medium.

"Itu bukan beras khusus pasti beras biasa atau beras umum," katanya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Dwi menuturkan harga beras jenis umum berkisar USD350 sampai USD450 juta per ton. Sementara beras jenis khusus berkisar antara USD800 sampai USD900 juta per ton. Jika pemerintah mengimpor beras jenis umum, pemerintah bakal mendapatkan keuntungan Rp1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras impor seharga USD300 juta per ton.

"Enggak nombok, malah untung kalau dikali USD300 ton bisa untung Rp1,5 triliun," ucap dia.

Menurutnya, beras yang diimpor untuk menstabilkan harga pasar pasti berjenis umum. Tak mungkin pemerintah melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras jenis khusus.  Sebab pemerintah harus menanggung selisih harga beras jenis khusus dengan beras jenis medium yang beredar di pasaran.

Jika dihitung, ada selisih sebesar Rp5.550 per kg yang harus ditanggung pemerintah agar beras itu setara dengan harga beras medium yang sebesar Rp9.450 per kg. Maka ada kerugian anggaran sebesar Rp5,55 juta untuk selisih Rp5.550 per kg bila dikalikan 1.000 ton. Untuk 500 ribu ton, maka pemerintah harus menanggung selisih sebanyak Rp2,75 triliun.

"Itu bukan beras khusus pasti beras biasa atau beras umum yang sering kita impor untuk menstabilkan pasar," ungkap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menjamin 500 ribu ton beras kualitas khusus yang diimpor dari Thailand dan Vietnam dijual setara dengan harga beras jenis medium. Saat ini harga beras medium Rp9.450 per kg untuk wilayah Jawa, Sumatera Selatan dan Lampung.

"Kategori beras khusus yang mau kami masukkan langsung kita enggak peduli harganya berapa tapi dijual dengan harga medium," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam, 11 Januari 2018.

Enggar mengungkapkan pemerintah tidak ingin mengambil risiko atas minimnya pasokan beras khusus dan melonjaknya harga beras dalam negeri. "Kita tak ingin mengambil risiko dan ada pertentangan karena petani juga adalah konsumen membeli beras dan tidak boleh ada terjadi kekosongan pasokan," kata dia.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id