Ilustrasi. FOTO: MI/Bagus Suryo
Ilustrasi. FOTO: MI/Bagus Suryo

Ombudsman Minta Kemenkeu Tutup Celah Cukai Rokok

Ekonomi industri rokok rokok cukai tembakau
Antara • 22 Oktober 2019 14:01
Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menutup celah kebijakan cukai rokok dari potensi hilangnya penerimaan negara. Hal itu dianggap penting agar penerimaan negara bisa maksimal dan nantinya dipergunakan untuk mengerakkan roda perekonomian.
 
"Aturan yang menimbulkan celah kecurangan perlu segera ditutup, apalagi ada dampaknya terhadap penerimaan negara," kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.
 
Ahmad menjelaskan Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara negara perlu serius melihat gejala pemanfaatan celah yang dilakukan oleh pabrikan rokok besar asing, seperti penghindaran pajak (tax avoidance).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau kemudian dari Kementerian Keuangan lambat atau dianggap tidak proper, ya masyarakat boleh melapor ke Ombudsman. Kita kembangkan, nanti Ombudsman bisa mengajukan keberatan kepada pemerintah," jelas Ahmad.
 
Sebelumnya sejumlah anggota asosiasi industri rokok, pengamat ekonomi, dan pegiat anti korupsi menyatakan ada celah kebijakan cukai yang dimanfaatkan oleh pabrikan rokok besar asing, dengan cara membayar tarif cukai terendah.
 
Siasat yang digunakan yakni dengan membatasi volume produksi jenis rokok tertentu agar tetap di bawah golongan I, yakni perusahaan yang memproduksi 3 miliar batang per tahun. Dengan cara itu, mereka akan terhindar dari kewajiban membayar cukai tertinggi.
 
Celah ini memberikan ruang bagi perusahaan besar asing untuk membayar cukai rokok mesin golongan II atau golongan tarif cukai murah, padahal memiliki omset triliunan rupiah dan penjualan miliaran batang rokok per tahun.
 
Untuk itu, pemerintah didorong menggabungkan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi 3 miliar batang per tahun seperti yang pernah dimuat pada PMK 146/2017.
 
Ahmad menuturkan akan mempertimbangkan temuan-temuan di lapangan sesuai dengan kebijakan Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan peraturan hukum di Indonesia. "Ombudsman akan fokus dan akan mencermati persoalan ini ke depan," pungkas Ahmad.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif