Ilustrasi. Foto: AFP.
Ilustrasi. Foto: AFP.

Kemenhub Gandeng KPPU Perangi Predatory Pricing Ojol

Ekonomi ojek online
Husen Miftahudin • 13 Juni 2019 13:05
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan upaya pencegahan atas potensi buruk dampak diskon berlebihan tarif ojek online (ojol). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut dilibatkan karena terindikasi adanya perang tarif dan upaya monopoli.
 
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap penerapan tarif baru ojol yang menjadi turunan dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
 
Terutama berkaitan dengan perkembangan terkini seiring maraknya jual rugi melalui mekanisme promo. Diskon berbalut promo itu sejauh ini mengakibatkan tidak berlakunya batasan tarif ojol yang ditetapkan pemerintah sejak awal Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ojol ini kan dinamis. Apa yang kita lakukan (evaluasi) adalah usulan dari pengemudi. Jadi kalau pun kita melakukan riset, itu dari pengemudi, aplikator, dan kita," ujar Budi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai pemberian diskon berupa potongan tarif kepada konsumen sangat rendah sehingga bisa menimbulkan masalah baru. Diskon yang dilakukan salah satu aplikator bukan lagi bertujuan pemasaran, tetapi lebih cenderung menghancurkan persaingan.
 
"Selama ini, pengertian diskon itu jor-joran, jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing. Jadi bukan lagi marketing," tegasnya.
 
Baca juga: KPPU Endus Indikasi Predatory Pricing dalam Diskon Tarif Ojek Online
 
Diskon dimaksud biasanya dilakukan melalui pihak ketiga yang bekerja sama berupa pembayaran digital. Sebelumnya, KPPU mengendus indikasi predatory pricing (jual rugi) dalam pemberian diskon oleh aplikator ojol pascapemberlakuan tarif baru pada Mei 2019. Dengan adanya obral diskon yang dilakukan aplikator berpotensi membuat persaingan usaha tak sehat.
 
"Selain berdampak pada terpentalnya pelaku usaha lain, persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini juga menghambat masuknya pemain baru," ujar Ketua KPPU, Kurnia Toha.
 
Kurnia mengatakan indikasi predatory pricing terlihat jelas dari perbedaan harga yang tertera di aplikasi dengan yang dibayarkan konsumen. Untuk menindaklanjuti indikasi tersebut, pihaknya telah meminta Divisi Penegakan Hukum KPPU untuk menindaklanjuti persoalan ini.
 
"Kemarin itu kan ada penelitian (KPPU). Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana. Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak," kata Kurnia.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif