Ketua MIAP Justisiari P Kusumah (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Ketua MIAP Justisiari P Kusumah (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Produk Palsu Merajalela via Perkembangan E-Commerce

Ekonomi e-commerce ecommerce
Eko Nordiansyah • 21 Mei 2019 06:03
Jakarta: Peredaran produk palsu kian marak dengan perkembangan situs jual beli online (e-commerce). Koalisi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mencatat setidaknya ada tiga penyebab mengapa banyak beredarnya barang palsu di situs e-commerce.
 
Ketua MIAP Justisiari P Kusumah mengatakan, penyebab pertama adalah semakin dekatnya akses antara pedagang dan pembeli dalam platform e-commerce. Jika dulu hanya supplier besar saja yang bisa, sekarang dengan platform e-commerce, pedagang bisa langsung menjual barang ke end user.
 
Kedua, identitas tertutup juga membuat pelaku dagang curang dengan leluasa menjual produk palsu. Ketiga, proses pembayaran secara online juga menjadi penyebab. Karena selama seseorang bisa gunakan kartu kredit atau fasilitas pembayaran online, pembeli bisa langsung bayar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua isu ini menarik dan serius. Karena permasalahan ini bukan hanya pemilik hak, juga platfom e-commerce, aparat kepolisian, dan Bea Cukai. Jadi butuh upaya konstruktif kolaborasi untuk menangani masalah ini," kata Justisiari ditemui di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 20 Mei 2019.
 
Dirinya menambahkan, memang ada kesepaktan non formal dari berbagai instansi terkait untuk menanggulangi masalah ini. Namun hal itu dinilai belum cukup sehingga dibutuhkan kesepakatan formal karena unsur perlindungan konsumen dan produsen dinilai sangat penting.
 
Sepanjang 2018 ada 40 laporan pelanggaran merek yang masuk ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Merek Kemenkum HAM. Sementara untuk periode Januari sampai dengan Mei 2019 ini ada sekitar 20 laporan yang masuk, dengan laporan di Mei saja ada 17 kasus.
 
"Kami sudah tutup ratusan website bermasalah. Kami mengundang YLKI, Kementerian terkait seperti Kominfo, kami melakukan gelar perkara dan kami putuskan untuk ditutup," kata Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM Brigjen Pol Reinhard Silitonga.
 
Ketua Kebijakan Umum idEA Even Alex Chandra menambahkan, ada banyak konten iklan di e-commerce yang bermasalah. Padahal sudah ada ketentuan bahwa tidak boleh menjual barang palsu yang melanggar merek dan HKI, namun tetap saja ada ratusan juta konten iklan barang palsu.
 
"Lambatnya penanganan take down konten iklan yang bermasalah, biasanya ada pada link iklan yang dikirim pelapor tidak valid. Proses take down itu 14 hari kerja. Ada yang sudah lengkap data-data resminya, lalu laporan pelanggaran via link iklan tidak bisa di-klik," pungkas Alex.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif