Penambahan Utang Rp53,18 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur. Dok : AFP.
Jakarta: Pemerintah menambah utang sebesar Rp53,18 triliun sejak Agustus sampai dengan September 2018. Besaran utang  hingga sebesar Rp4.416,37 triliun dimaksudkan untuk memenuhi belanja pemerintah. Utamanya penambahan utang dilakukan untuk membangun infrastruktur di beberapa kementerian.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, kenaikan utang berasal dari penarikan pinjaman dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah dijadwalkan. Penambahan utang terbagi dalam penarikan Pinjaman neto sebesar Rp1,81 triliun dan penerbitan SBN neto sebesar Rp51,37 triliun.  

"Secara umum, pemanfaatan tambahan utang tersebut di atas adalah sebagai general financing. Namun demikian ada porsi tambahan utang dalam bentuk pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek atau program di beberapa Kementerian dan Lembaga," ujarnya kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, pembiayaan salah satunya untuk melanjutkan pembangunan jalan tol ruas Solo-Kertosono, jalan tol Cisumdawu, pengembangan sistem pengolahan limbah di Batam, kapal patroli POLRI, proyek fakultas teknik universitas hasanudin dan universitas Indonesia, lanjutan proyek MRT Jakarta, dan beberapa proyek serta program lainnya.

"Di samping itu, ada instrumen Project Based Sukuk (PBS) yang diterbitkan dengan underlying berupa proyek," jelas dia.

Selama September 2018, Pemerintah telah menerbitkan SBN seri PBS sebesar Rp7,1 triliun. Penerbitan PBS ini untuk mendukung proyek di lima kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian LHK, dan Kementerian Ristekdikti dan dua lembaga yaitu BSN dan LIPI.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut posisi utang masih aman dan pemerintah terus beruaya mengelola utang agar lebih sehat lagi. Posisi utang sampai dengan akhir bulan lalu berada pada 30,47 persen dari PDB atau masih jauh dari batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu 60 persen dari PDB.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id