Pemerintah Sesuaikan Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Eko Nordiansyah 27 November 2018 00:35 WIB
kelapa sawitcpo
Pemerintah Sesuaikan Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) dalam konferensi pers pungutan ekspor CPO. Foto: Dokumen Humas Kemenko Perekonomian.
Jakarta: Pemerintah sepakat untuk menyesuaikan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) terhadap Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Pasalnya, harga CPO belakangan ini terus menurun hingga menyentuh USD410 per ton.

"Kami membahas pergerakan harga yang menurun dengan sangat cepat pada seminggu terakhir. Padahal delapan hingga sembilan hari yang lalu masih bertahan cukup lama di kisaran USD530 per ton," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

Darmin menegaskan, kondisi saat ini memang membutuhkan emergency measure untuk ikut membantu harga di level petani. Penyesuaian pungutan ekspor yang diputuskan dalam rapat ini akan diterapkan untuk sementara waktu. Apabila harga mulai membaik ke level 550 USD per ton, pungutan akan dikembalikan ke mekanisme awal.

Adapun mekanisme pungutan ekspor yang diputuskan oleh Komite Pengarah BPDP-KS untuk CPO adalah nol jika harga kurang dari USD500 per ton, USD25 per ton jika harga antara USD500 hingga USD549 per ton, dan USD50 per ton jika harga di atas USD549 per ton.

Sementara untuk Turunan 1 dan Turunan 2 akan dikenakan nol jika harga kurang dari USD500 per ton, Turunan 1 USD10 per ton dan Turunan 2 USD5 per ton jika harga antara USD500 hingga USD549 per ton, Turunan 1 USD30 per ton dan Turunan 2 USD20 per ton jika harga di atas USD549 per ton.

Baca juga: Pemerintah Diminta Longgarkan Pungutan Ekspor CPO

Darmin meyakinkan publik untuk tidak khawatir dengan adanya kebijakan ini, BPDP-KS tetap memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya. Program B-20, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan sebagainya tetap akan berjalan normal sehingga dana BPDP-KS lebih dari cukup.

"Saya sudah sepakat dengan Menteri Keuangan. Dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari Argentina. Tentu saja kebijakan ini akan mulai berlaku sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya keluar," jelas Darmin.

Rapat juga menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit. Pendataan sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia, dan akan dilakukan bersamaan dengan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium Kelapa Sawit.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id