Eksportir Perlu Strategi Hadapi Tuduhan Dumping
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: Pengusaha produk ekspor Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi khusus untuk terus mengembangkan bisnisnya ke negara tujuan. Selain kualitas produk, kenaikan tren penggunaan instrumen trade remedies secara signifikan dalam perdagangan internasional perlu diperhatikan.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengatakan instrumen dalam pengamanan perdagangan itu dapat berupa tindakan antidumping, safeguard, maupun antisubsidi. Tren ini sebagai kondisi yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada ekspor Indonesia.

"Diperlukan penguatan legislasi dan institusi trade remedies Indonesia dan peningkatan pemahaman regulator terkait kebijakan yang potensial dituduh subsidi by definisi WTO dan by regulation domestik Amerika dan Uni Eropa," ujar Pradnya dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Pelaku ekspor perlu memahami dengan baik konsep penting dalam antidumping (AD) maupun countervailing duties (CVD) dalam mencegah, mengatasi, dan meringankan tuduhan. Selain itu, dibutuhkan pula penguatan kerja sama Kadin maupun asosiasi pengusaha untuk bersama-sama melakukan sanggahan pembelaan pada setiap tahapan.

"Bahasa lokal sangat banyak digunakan dan itu membuat pusing, misalnya bahasa Turki, Korea, Thailand, bahkan Madagaskar negara kecil itu pun mereka mengenakan tuduhan dumping pada kita untuk produk pasta dalam bahasa Prancis," ungkapnya.

Eksportir Tanah Air juga disarankan perlu memetakan kebutuhan maupun pelaku industri lokal yang menjadi pesaing di negara tujuan. Level keuangan perusahaan pun perlu menjadi perhatian khusus dalam pengembangan produk ke level selanjutnya.

"Pada saat lost dalam profit jangan malah meningkatkan ekspor karena sangat mudah dikonotasikan perusahaan melakukan dumping ke negara ekspor. Perhatikan juga kompetitor di negara tujuan, lihat financial performa mereka dan lihat market sheet kita di sana jangan sampai kita kena save guard," paparnya.

Tak cukup itu, sikap kooperatif juga perlu dilakukan saat diketahui mengalami dugaan tuduhan pelanggaran regulasi perdagangan di sebuah negara. Kelengkapan data perlu terpenuhi saat pemeriksaan oleh tim investigasi di lapangan.

"Kalau tidak kooperatif pengusaha dan pemerintah akan kehilangan hak membela dan memperjuangkan perusahaan. Misalnya hanya dengan tidak kooperatif Amerika Serikat bisa mengenakan rate gila-gilaan sampai ratusan persen," bebernya.

Pradnya mewanti-wanti para eksportir untuk tidak langsung percaya dengan pemeriksaan tim verifikasi antidumping tersebut. Pembelaan bakal maksimal saat pelaku usaha memiliki bukti yang kuat agar terus mengembangkan usahanya.

"Pada saat memberikan informasi on the spot verifikasi jangan lupa direkam, jangan percaya pada investigator yang datang karena itu bisa menjadi senjata untuk balik menyerang, mulai dari awal harus sampaikan pembelaan," ucapnya.

Perjuangan hak produk Indonesia untuk tetap eksis di pasar global bakal diupayakan maksimal oleh Kemendag. Tuduhan dumping perlu dibela walaupun hingga ke titik terakhir dengan waktu yang lama di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

"Kalau sudah dikenakan antidumping jangan kecewa, ada beberapa cara untuk terus perjuangkan hak kita. AS saja buka kesempatan perbaiki besaran bea masuk subsidi, produk kertas sekarang sudah turun menjadi lima persen," tandasnya.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id