Inspektur J?enderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Asaad (kiri). (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)
Inspektur J?enderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Asaad (kiri). (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)

KLHK: Izin Amdal Freeport Telah Ada Sejak 1997

Ekonomi freeport Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dian Ihsan Siregar • 09 Januari 2019 17:23
Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan izin analisis ‎mengenai dampak lingkungan (Amdal) 300 K dalam pengoperasian tambang PT Freeport Indonesia sejak 1997.‎
 
Inspektur J‎enderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Asaad menjelaskan dalam mengelola tailing harus membangun tempat penimbunan atau modified ajkwa deposition area (ModADA) seluas 230 kilometer (km) persegi.
 
"Jadi sudah sejak lama mereka menggunakan Amdal. Amdal 300 K itu yang baru, disusun pada 1997. ‎Makanya untuk menghindari melubernya tailing, di sisi timur dibangun tanggul sepanjang 54 km dan sisi barat sepanjang 52 km dengan jarak antara 4-7 km. ModADA telah diperhitungkan dalam Amdal atau izin lingkungan," papar Ilyas di Kementerian LHK, Gedung‎ Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara untuk penggunaan sungai, lanjut dia, Freeport Indonesia juga telah memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Izinnya tersebut berupa ‎surat keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 540/2102/set tentang Izin Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Ajkwa dan Sungai Minajerwi untuk Penyaluran Limbah Pertambangan.
 
Hak penggunaan sungai juga tertera dalam ‎Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa di Kabupaten Mimika.
 
"Dengan‎ begitu, penggunaan sungai serta area seluas 230 km persegi telah diperoleh Freeport. Pastinya juga telah diperhitungkan sejak awal sebagai tempat penampungan tailing," ungkap Ilyas.
 
Menurut dia Freeport Indonesia telah mengajukan surat permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi tembaga dan sarana penunjang lainnya.
 
"Izin telah didapat, pinjam pakai kawasan seluas 738,6 ha, itu tertera dalam surat Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 02/PPKH/KWL-IRJA 1998 dan JK-98037 tanggal 1 Mei 1998. Lalu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan seluas 2.738,8 ha pada kawasan hutan lindung di Mimika. Untuk produksi tembaga dan sarana penunjang dapat izin menggunakan kawasan hutan seluas 3.810,61 ha," jelas dia.
 
Terkait hal ini, KLHK menjawab adanya dugaan kerusakan lingkungan yang dilakukan Freeport melalui surat terbuka yang disampaikan Direktur Eksekutif Centre of Energy and Resources (CERI) Yusri Usman pada 30 Desember 2018.
 
Surat terbuka CERI yang disampaikan tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan Freeport Indonesia sejak 1974-2018. Akibatnya negara berpotensi merugi sebesar Rp185 triliun.
 
Pada surat itu, CERI menduga Freeport mencemari sungai Aghawagon dan Ajkwa dengan limbah pertambangan atau tailing seluas 230 km persegi. Tailing itu menimbulkan perubahan ekosistem di sungai, hutan, esturia, dan sudah mencapai kawasan laut.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif