Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (kedua dari kanan). (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (kedua dari kanan). (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Pemerintah Diminta Fokus Kendalikan Tembakau

Ekonomi tembakau
Ilham wibowo • 11 Januari 2019 17:15
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah fokus mengendalikan tembakau. Dampak buruk mengonsumsi rokok dinilai sebagai ganjalan implementasi pelaksanaan nawacita pembangunan sumber daya manusia.
 
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan sepanjang 2018 kebijakan dalam pengendalian tembakau dinilai menjadi ancaman serius dalam tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa yang belum tercapai.
 
Dia mengatakan indikator yang paling menonjol dalam hambatan tersebut yakni meningkatkatnya prevalensi penyakit menular seperti kanker, stroke, dan penyakit ginjal. Jumlah penderita penyakit lainnya seperti diabetes melitus dan hipertensi juga masih mendominasi masyarakat di Tanah Air.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Melambungnya prevalensi penyakit tidak menular ini berkorelasi dengan gaya hidup seperti merokok, minimnya aktivitas fisik, minimnya asupan buah dan sayur, serta minuman beralkohol," ucap Tulus ditemui dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Data peningkatan prevelensi penyakit tidak menular ini dideteksi dari hasil survei riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada 2018 yang jumlahnya menurun dibanding 2013. Tulus mencontohkan prevalensi kanker semula 1,4 persen naik menjadi 1,8 persen; stroke dari tujuh persen menjadi 10,9 persen; dan penyakit diabetes melitus dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen.
 
"Merokok memang bukan penyebab tunggal, tetapi konsumsi rokok punya kontribusi paling signifikan meningkat lebih dari 35 persen orang Indonesia adalah perokok aktif dan 70 persen sebagai perokok pasif," paparnya.
 
Menurut Tulus, keluarnya hasil Riskesdas 2018 mestinya membuka mata pemerintah Jokowi untuk mengendalikan konsumsi rokok. Satu di antara instrumen pengendalian bisa dilakukan dengan menaikkan cukai.
 
Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mencapai Rp16,5 triliun juga menjadi tantangan lain. Mestinya, kata Tulus, pemerintah perlu berani menaikan cukai rokok paling maksimal sampai 200 persen.
 
"Upaya pengendalian rokok yang paling efektif yaitu dengan harga yang mahal agar tidak terjangkau oleh masyarakat kurang mampu dan anak-anak," pungkasnya.
 

 

(AHL)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif