Kementerian BUMN Putuskan Privatisasi Merpati Akhir November

Suci Sedya Utami 15 November 2018 20:49 WIB
Kementerian BUMN Putuskan Privatisasi Merpati Akhir November
Merpati. MI/Paco Amalo.
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan masih butuh waktu untuk mempelajari putusan homologasi Pengadilan Niaga Surabaya terkait PT Merpati Nusantara Airlines.Untuk mempelajari putusan tersebut setidaknya sampai akhir bula ini.

"Kita ingin ikuti butir-butir yang dituangkan dalam putusan homologasi. Paling seminggu dua minggu mempelajari salinan putusan," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.

Aloysius mengatakan setelah mempelajari putusan tersebut pihaknya baru akan mengambil keputusan mengenai langkah selanjutnya termasuk langkah untuk privatisasi.

Dia bilang pihaknya mengacu pada putusan homologasi untuk mengambil langkah privatisasi. Termasuk apakah privatisasi tersebut akan dilimpahkan semua pada investor swasta atau akan ada komposisi tertentu.

"Kita ikuti struktur di homologasi debt to equity swap seperti apa, privatisasi berapa persen," ujar dia.

Namun untuk menuju privatisasi Kementerian BUMN pun harus berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan. Kemudian melaporkannya pada Kemenko Perekonomian sebagai komite privatisasi. Baru lah kemudian dia membawanya ke DPR dalam hal ini Komisi VI.

"Kalau memang privatisasi kita akan konsultasikan dengan Menteri Keuangan, kita putuskan di komite," tutur dia.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan homologasi Merpati. Dengan keluarnya putusan tersebut kreditur mengampuni beban utang maskapai pelat merah tersebut dan memberikan kesempatan terbang.

Sebagai informasi  total nilai tagihan Merpati dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) senilai Rp 10,95 triliun. Rinciannya terdiri dari kreditur preferen (prioritas) senilai Rp1,09 triliun, konkuren senilai Rp5,99 triliun, dan separatis Rp3,87 triliun.

Tagihan separatis dimiliki tiga kreditur: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pegang Rp2,66 triliun, PT Bank Mandiri (persero) Tbk (BMRI) Rp254,08 miliar, dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (persero) Rp964,98 miliar.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id