Ilustrasi UMKM.  (ANTARA FOTO/Feny Selly)
Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Feny Selly)

LPDB KUMKM akan Berubah Jadi Badan

Ekonomi badan pembiayaan mikro indonesia
Eko Nordiansyah • 10 Juni 2016 10:45
medcom.id, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM akan segera berubah menjadi sebuah Badan. Nantinya badan itu akan bernama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia, yang merupakan hasil merger dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
 
Direktur Utama LPDB KUMKM Kemas Danial mengatakan, nantinya semua program pembiayaan usaha mikro dan kecil yang ada di banyak kementrian akan disatukan dalam satu badan ini. Pasalnya, tanpa berbentuk badan, LPDB KUMKM tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.
 
"Saya sudah paparkan dan jelaskan di depan Presiden mengenai tujuan dibentuknya badan tersebut. Terutama, bertujuan agar bisa membuka cabang di daerah," kata Kemas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (10/6/2016).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sampai dengan 20 Mei 2016, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7,28 triliun kepada lebih dari 150 ribu UMKM melalui 4.151 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan bunga yang diterapkan terbilang sangat murah, yaitu untuk sektor riil sebesar 2,25 persen per tahun dan untuk simpan pinjam rata-rata empat persen.
 
Hanya saja, selama ini LPDB KUMKM menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan dana bergulir di daerah. Di antaranya, tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat. Kedua, jumlah proposal yang masuk terus bertambah, sedangkan keterbatasan jangkauan secara geografis dan keterbatasan SDM menjadi problem krusial.
 
"LPDB KUMKM membutuhkan unit layanan di daerah. Namun, terganjal regulasi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara yang tidak memungkinkan bagi LPDB KUMKM untuk memiliki unit layanan di daerah," papar Kemas.
 
Untuk menyiasati kendala tersebut, lanjut Kemas, 2016 ini pihaknya membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota. Yaitu, Surakarta dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dan Makassar, dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
 
"Satgas dibentuk untuk mengawal dana yang sudah dicairkan kepada koperasi dan UKM, serta membantu verifikasi proposal yang akan disampaikan kepada tim ots (on the spot) dalam hal ini intinya tim mengunjungi UKM ke lapangan melihat usahanya apa sesuai dengan usulannya dan risikonya," ujar dia.
 
Kemas menambahkan, tugas dari satgas tersebut juga melakukan bantuan pendampingan dan memberi informasi dalam hal pembuatan proposal pengajuan dana bergulir. Dengan begitu diharapkan, tujuan dari pembentukan satgas membantu percepatan pelayanan, dengan harapan dapat menekan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
 
Dalam kesempatan yang sama, Aji Gutomo yang mewakili Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) berharap agar LPDB KUMKM memperbesar porsi kredit untuk sektor riil. Pasalnya, selama ini 80 persen pinjaman didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sisanya untuk sektor riil. Idealnya, LPDB harus menambah plafon kredit 50:50 untuk sektor riil dan simpan pinjam.
 
"Pelaku UMKM di daerah masih sangat sulit untuk dapat mengakses pembiayaan dari LPDB KUMKM. Bahkan, banyak UMKM di daerah malah yang tidak mengetahui keberadaan LPDB. Kalau soal aturan kan bisa diubah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil di daerah. Paling tidak, Satgas dari LPDB KUMKM itu dapat hadir di tingkat regional," jelas Aji.
 
Sedangkan Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Andy Arslan menegaskan, kalangan KSP sangat tidak setuju bila para UKM bisa langsung berhubungan dengan LPDB KUMKM, tanpa lagi harus melalui koperasi. Karena, KSP terkendala dengan pendanaan mahal ditambah lagi tidak adanya penjaminan atas simpanan pihak ketiga di koperasi.
 
"Kita tidak mungkin bisa bersaing, karena tidak ada program dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat lembaga koperasinya. Bahkan, seharusnya, bank tidak perlu disubsidi bunga KUR. Harusnya, koperasi yang mendapat subsidi untuk bisa menyalurkan KUR," pungkas Andi.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif