Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisaris OJK Hoesen. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisaris OJK Hoesen. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin

OJK Pelototi Iklan-Iklan Layanan Keuangan

Ekonomi ojk
Husen Miftahudin • 06 Desember 2019 09:06
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui merebaknya iklan layanan keuangan di masyarakat berpotensi meningkatkan perselisihan (dispute) antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK tegas untuk memelototi iklan-iklan layanan keuangan.
 
"Kita harus meningkatkan awareness kita untuk memberikan informasi melalui iklan yang memenuhi estetika dan engagement namun tanpa mengabaikan ketentuan, sehingga tetap dapat mendukung sisi bisnis industri keuangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisaris OJK Hoesen, Kamis malam, 5 Desember 2019.
 
Menurut Hoesen, pada Malam Penganugerahan Pariwara Jasa Keuangan Terbaik 2019 di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, saat ini iklan tidak lagi bisa dipantau secara manual. Kondisi ini mendesak pengawasan iklan membutuhkan tools khusus yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal ini juga akan memerlukan koordinasi dan kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk melaksanakan pengawasan terhadap iklan," tegas dia.
 
Oleh karena itu, sebut Hoesen, Financial Consumer Protection Network (FinCoNet) merekomendasikan pengaturan dan pengawasan iklan produk keuangan (financial advertising) terhadap pelaku usaha jasa keuangan.
 
FinCoNet merupakan organisasi non-profit internasional yang beranggotakan para lembaga otoritas negara-negara yang memiliki tanggung jawab terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
 
Apalagi sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan salah satu tujuan pembentukan OJK adalah untuk menjaga agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
 
Salah satu upaya yang dilakukan OJK dalam rangka perlindungan konsumen antara lain melalui kegiatan pemantauan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara berkala sebagai upaya preventif mencegah kerugian konsumen dan masyarakat.
 
"Iklan merupakan layer pertama perkenalan masyarakat dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan, first impression. Iklan akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih apakah akan menjadi konsumen suatu produk atau tidak," jelasnya.
 
Terkait hal ini, OJK telah mengatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan termasuk untuk informasi yang disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
 
Lebih lanjut, hal ini diatur juga dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. OJK juga telah menerbitkan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang telah diimplementasikan sejak April 2019 lalu.
 
Berdasarkan pelaksanaan pemantauan iklan jasa keuangan secara berkala oleh OJK, sebut Hoesen, hingga kuartal III-2019 OJK telah memberikan Surat Pembinaan kepada 39 Lembaga Jasa Keuangan atas 57 iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 
"Angka ini diharapkan akan menurun seiring dengan meningkatnya awareness kita semua tentang pentingnya iklan yang jujur, jelas, akurat, dan tidak menyesatkan," harap dia.
 
Ke depan, sambungnya, pemantauan terhadap iklan keuangan akan semakin kompleks dan masif mengingat tren dan cara beriklan menggunakan teknologi secara digital melalui media sosial dan online akan meningkatkan risiko bagi masyarakat yang rentan terhadap perkembangan teknologi.
 
"Di sisi lain, alat pendekatan pengawasan atau pemantauan terhadap iklan juga harus diimbangi dengan pendekatan pengawasan secara teknologi dan berinovatif. Ini merupakan tantangan bagi otoritas untuk memperkuat pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang antara lain dengan menggunakan learning machine atau artificial intelligence machine," pungkas Hoesen.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif