Gedung Kementerian Pertanian. FOTO: Setkab
Gedung Kementerian Pertanian. FOTO: Setkab

Indef Sebut Kementan Harus Banyak Berbenah

Ekonomi pertanian kementerian pertanian
Nia Deviyana • 19 Oktober 2019 09:18
Jakarta: Waktu lima tahun ternyata tidak cukup bagi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mewujudkan swasembada beberapa komoditas pangan sesuai visi dan misinya, seperti padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, dan gula. Kendati demikian, bukan berarti kementerian yang dinakhodai Amran Sulaiman ini patut diberi rapor merah.
 
Tidak dipungkiri mewujudkan swasembada pangan bukan perkara mudah. "Untuk swasembada daging, misalnya, Indonesia harus memiliki peternakan besar seperti di New Zealand dan Australia," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 18 Oktober 2019.
 
Namun, menurut Rusli, ada masalah yang lebih krusial daripada swasembada yang harus dievaluasi dan dibenahi oleh Kementan, yakni masalah data pertanian. Seperti diketahui pada 22 Oktober 2018, Kementan mendapat sorotan karena data potensi produksi padi nasional berbeda dengan perhitungan Badan Pusat Statistk (BPS).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Data BPS menunjukkan potensi produksi padi nasional pada 2018 sebesar 56,54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 32,42 juta ton beras. Sementara data yang dirilis Kementan mengestimasi produk padi nasional mencapai 83,03 juta ton GKG atau setara dengan 46,05 juta ton beras.
 
"Imbasnya akan ada selisih subsidi pupuk yang sangat besar," jelasnya.
 
Rusli merangkum beberapa catatan yang harus dievaluasi Kementan dalam lima tahun kinerjanya.
 
Pertama diversifikasi pangan belum tuntas. Rusli mengatakan harga beras di daerah terpencil masih terbilang mahal karena tingginya ongkos logistik. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mendorong diversifikasi pangan sehingga masyarakat di daerah terpencil bisa beralih konsumsinya ke sagu atau jagung.
 
"Sayangnya, ini belum berhasil dilakukan," tutur Rusli.
 
Kedua edukasi petani masih minim. Minimnya pendampingan terhadap petani menjadi salah satu faktor yang membuat hasil pertanian tidak maksimal. Hal ini juga yang membuat program subsidi pupuk menjadi tidak efektif.
 
"Ada petani di perdesaan, memberikan pupuk tidak sesuai takaran karena dia tidak mendapatkan edukasi. Berpikirnya biar subur kasih pupuk yang banyak, padahal kan belum tentu benar. Makanya pendampingan itu perlu," tukasnya.
 
Ketiga kebijakan menanam bawang putih bagi importir mesti dievalusi. Kementan memberlakukan kepada importir wajib tanam lima persen bawang putih dari jumlah yang diimpornya. Kebijakan ini guna mewujudkan swasembada bawang putih pada 2021.
 
Menurut Rusli, kebijakan tersebut sebetulnya sudah tepat. Namun, akan lebih baik jika penanaman lima persen bawang tersebut dilakukan Kementan untuk memastikan kualitasnya bagus.
 
"Misal Anda importir, disuruh menanam bawang, mau tidak? Ya meskipun mau, tapi dasarnya jiwa Anda berdagang kan? Nah, daripada menanamnya jadi asal-asalan mendingan diserahkan ke Kementan, biar yang menanam yang punya skill supaya hasilnya juga bagus," paparnya.
 
Ke depan, Rusli berharap, posisi Kementan diduduki oleh teknokrat yang paham ilmu pertanian. "Jangan pengusaha, kalau pengusaha kan carinya untung," kata dia.
 
Tidak hanya teknokrat, Rusli juga berharap Mentan di periode kedua merupakan sosok yang paham politik dan mampu berdiplomasi dengan baik. "Diplomasi ke negara-negara lain penting supaya kita bisa meningkatkan ekspor," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif