Ilustrasi Kawasan Berikat. Foto : Medcom.
Ilustrasi Kawasan Berikat. Foto : Medcom.

Menteri BUMN Diminta Selidiki Sengketa Kawasan Berikat Nusantara

Ekonomi bumn
Annisa ayu artanti • 02 Desember 2019 20:59
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyinggung keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam beberapa kasus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Andre mengatakan, dirinya sebagai wakil rakyat tidak menginginkan negara merugi karena kasus-kasus perusahaan BUMN tersebut tidak kunjung selesai, seperti kasus sengketa PT karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
 
"Saya ingin bicara soal kasus KCN dan KBN. Saya tidak ingin negara dirugikan. Kita tahu kasus ini sudah bertahun-tahun. Periode menteri yang lalu juga kesulitan menyelesaikannya," kata Andre di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Andre menyebutkan dalam kasus tersebut terdengar rumor soal keterlibatan Luhut. Ia pun meminta Erick sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo untuk segera menyelidiki kasus tersebut.
 
"Nah rumor ini saya rasa tidak benar dan saya tidak percaya juga. Tapi perlu Bapak (Erick) investigasi, disebut-sebut nama Pak Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus KCN dan KBN ini," ucap dia.
 
PT Karya Citra Nusantara (KCN) tengah menangani proyek Pelabuhan Marunda. Namun sempat terhenti karena PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang notabene adalah BUMN pemegang saham minoritas yakni 15 persen di KCN, menuntut perubahan skema konsesi dan komposisi kepemilikan saham menjadi 50 persen.
 
KBN mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Yang digugat tidak hanya KCN, tetapi juga Kementerian Perhubungan selaku regulator.
 
Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
 
Merasa dicurangi dengan putusan itu, KCN mengajukan kasasi melalui Mahkamah Agung dan kasasi tersebut dikabulkan.
 
Dengan sudah dikabulkannya kasasi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menekankan tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut.
 
"Ini kan sudah ada putusan, janganlah kita halangi pembangunan itu. Dari dulu prinsip kita seperti itu," ujar Yasonna di kantornya, di Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
 
Yasonna merasa aneh karena ada BUMN yang menggugat pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, atas konsesi dan kepemilikan saham.
 
"Ini sudah panjang cerita. Sangat aneh ada BUMN yang menggugat pemerintah. Ini kan tidak baik," katanya.
 
Kendati demikian, pemerintah masih memberi kesempatan kepada KBN untuk menunjukkan itikad baik dan berdamai dengan seluruh pihak yang digugat.
 
"Tapi kalau tidak mau damai, ya kita jalan terus saja. Pembangunan tidak boleh dihalangi. Penyelesaiannya nanti kita sampaikan kepada Menteri BUMN," ucap Yasonna.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif