Panglima TNI Temui Kementerian Perdagangan
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta jajarannya menemui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Medcom/Ilham Wibowo.
Jakarta: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta jajarannya menemui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Keduanya melakukan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman.

Pengamanan di bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi fokus kerja sama. Kegiatan acara dilakukan di Auditorium gedung utama Kemendag, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

"Saya dengan Pak Enggartiasto Lukita sering bertemu di istana dalam kegiatan rapat terbatas ataupun kegiatan paripurna, dan kali ini saya bisa masuk ke gedung Kementerian Perdagangan yang saya lihat memang sangat megah sekali, mudah-mudahan menandakan kemegahan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia," ujar Hadi dalam sambutannya, Selasa, 23 Oktober 2018.

Menurut Hadi personel TNI yang tersebar di seluruh wilayah punya peran penting menjaga keamanan NKRI. Karenanya, nota kesepahaman yang dilakukan sudah tepat untuk mengatur perdagangan yang sesuai aturan dan melindungi konsumen di Tanah Air.

"Kalau dilihat tugas pokok TNI itu adalah perang, apa kaitannya dengan Kementerian Perdagangan? Perang itu hanya ditembak dan menembak, hanya itu, sedangkan konsep gelar pasukan perbatasan sampai wilayah pedalaman, batas-batas laut semua dijaga oleh TNI," ungkapnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang masuknya barang dari luar negeri yang tentunya menimbulkan risiko. Penjagaan personel TNI diharapkan melindungi produk Indonesia dari serbuan produk ilegal.

"Maraknya barang yang tidak sesuai SNI atau yang membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup yang membahayakan konsumen bahkan jadi risiko keamanan negara," ucap Enggar.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan di perbatasan NKRI, koordinasi dalam pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Pendayagunaan sumber daya dan sosialisasi bidang perdagangan serta perlindungan konsumen juga masuk dalam bagian kerja sama.

Tak hanya itu, kesepakatan ini juga terkait pertukaran data dan informasi dan pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di Perbatasan.

Selain itu, kepastian hukum kepada pelaku usaha diharapkan  menjadi lebih tegas sehingga perlindungan konsumen dan kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan baik.

"Diharapkan peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dapat diminimalisasi," pungkas dia.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id