Pengembangan Pariwisata 'Bali Baru' Butuh Rp500 Triliun

Indriyani Astuti 26 September 2018 13:46 WIB
pariwisata
Pengembangan Pariwisata 'Bali Baru' Butuh Rp500 Triliun
Menteri Pariwisata Arief Yahya. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai 'Bali Baru'. Selama periode 2019-2024, dibutuhkan investasi dan pembiayaan pada sektor pariwisata sebesar Rp500 triliun.

Demikian dikatakan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III-2018 di Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

Menpar menyebut ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019), serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).

"Untuk homestay membutuhkan investasi Rp2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha," kata Arief Yahya.

Menurut dia, dalam pengembangan 10 destinasi prioritas itu dibutuhkan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100 ribu homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

"Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018," kata Arief.

Menpar menjelaskan pariwisata ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa. Pada 2019, ditargetkan devisa yang didapat mencapai USD20 miliar dari kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pergerakan 275 juta wisatawan nusantara. Menurutnya sektor pariwisata juga sebagai pilihan dalam menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.

Rakornas juga membahas dan me-launching program universal traveller protection yang berfungsi sebagai perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan (travelling) di Indonesia dengan asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat mengkover sampai Rp320 triliun sampai 2024.

Adapun hadir dalam Rakornas tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Reza Anglingkusuma, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id