Jokowi Bertumpu ke Data Beras BPS
Presiden Joko Widodo - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan bertumpu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) soal produksi beras. Pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu ke data BPS.

"Ya iya dong semua pakai (data BPS)," kata Jokowi di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Oktober 2018. 

Jokowi mengakui setiap kementerian terkadang memiliki hitung-hitungan sendiri. Data beras kerap tak akurat. 

"Data beras sudah disampaikan oleh BPS. Itu sudah sejak '97 itu memang tidak benar datanya. Ini kita sudah setahun yang lalu BPS menyampaikan kepada kita dan ini yang mau kita benarkan kita betulkan," jelas dia. 

Polemik impor beras kembali mencuat di lingkaran pemerintah. Hal ini menyusul perbedaan data stok beras antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.

Mengatasi polemik tersebut, pemerintah memutuskan untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa mengambil kebijakan impor beras secara tepat. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data BPS itu meliputi lahan baku sawah, luas panen per tahun, dan produktivitas petani.

(Baca juga: BPS Gunakan Teknologi Terkini Perbaiki Proyeksi Produksi Beras)

Tahun ini, BPS menghitung dari 7,7 juta lahan baku, luas panennya mencapai 10,9 juta hektar (ha). Sementara itu, total produksi beras mencapai 32,4 juta ton. 

Jika konsumsi beras mencapai 29,6 juta ton, ada kelebihan produksi sebanyak 2,85 juta ton.
"Dampaknya produksi kita tahun ini 32,4 juta ton. Di pihak lain, konsumsi kita terlalu ruwet kalau saya ceritakan satu-satu. Total konsumsi tahun ini 29,6 juta ton. Jadi sebenarnya kalau produksi saja masih ada lebih 2,85 jt ton," kata Darmin, Senin, 22 Oktober 2018.

Namun, kelebihan produksi tersebut jauh dari angka 20 juta ton. Artinya, pemerintah masih membutuhkan impor beras untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan impor beras dinilai tepat jika dikaitkan dengan angka kelebihan produksi yang hanya mencapai 2,85 juta ton.

"Karena kita impor makanya cukup," tegas dia. 

(Baca juga: Momentum Membuat Kebijakan Perberasan yang Kredibel)








(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id