Aluminium Indonesia Terbebas dari Bea Masuk Australia
Gedung Kementerian Perindustrian (Foto: Setkab)
Jakarta: Produk aluminium ekstrusi Indonesia yang diekspor ke Australia kini dibebaskan dari ancaman perluasan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Australia. Adapun pihak otoritas Australia tak menemukan cukup bukti dalam proses penyelidikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengungkapkan keputusan ini ditetapkan Komisi Antidumping Australia sebagai otoritas Australia dalam penyelidikan antidumping. Ia menegaskan otoritas Australia tidak menemukan cukup bukti adanya indikasi yang melibatkan Indonesia.

"Kami mengapresiasi otoritas Australia atas hasil yang obyektif serta para eksportir dan asosiasi terkait yang telah bersikap kooperatif terhadap penyelidikan dalam menjalin sinergi dengan pemerintah selama mengawal kasus ini," ujar Oke, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu, 6 November 2018.

Dirinya mengungkapkan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap penyelidikan dan melakukan berbagai upaya penanganan untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan negara transit impor aluminium ekstrusi Australia dari Tiongkok.

Upaya ini, tambahnya, dilakukan agar Indonesia terhindar dari pengenaan BMAD seperti Tiongkok yang telah dikenakan Australia sejak 2010 dengan besaran BMAD 2,7–25,7 persen dan Countervailing Duty (CVD) sebesar 3,8-18,4 persen.

"Seluruh elemen industri di Indonesia perlu mewaspadai segala modus operasi praktik pengalihan, baik yang diterima oleh Indonesia maupun melalui Indonesia ke negara lain. Hal ini dikarenakan praktik ilegal tersebut dapat merugikan Indonesia," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Oke, melakukan berbagai upaya antara lain mendorong eksportir produsen aluminium ekstrusi Indonesia untuk berpartisipasi mengisi dan menyampaikan kuesioner otoritas. Selain itu, pemerintah juga melakukan kunjungan ke otoritas Australia guna berkonsultasi serta menunjukkan keinginan untuk bekerja sama.

"Kami secara khusus mengirim tim delegasi yang terdiri atas Kementerian Perdagangan danDirektorat Jenderal Bea dan Cukai bertemu dengan otoritas Australia untuk menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan guna menyelidiki praktik ini sampai tuntas," papar Oke.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati juga menegaskan hasil ini sesuai dengan fakta di lapangan. Pihak Indonesia sudah bertemu dan berkoordinasi langsung dengan para produsen yang mengekspor ke Australia.

"Dari awal kami sudah yakin bahwa Indonesia tidak terlibat. Para produsen menyatakan tidak melakukan praktik tersebut karena mampu memproduksi barang tanpa harus melakukan importasi dari Tiongkok. Temuan ini yang kami tekankan kepada Australia," imbuhnya

Ia optimistis kinerja ekspor produk aluminium ekstrusi ke Australia ke depan semakin membaik. Pada semester pertama 2018, Indonesia membukukan nilai ekspor aluminium ekstrusi ke Australia sebesar USD6 juta. Sedangkan pada 2017, nilai ekspor produk tersebut mencapai USD10,5 juta.

"Kami optimistis ekspor aluminium ekstrusi Indonesia ke Australia akan meningkat tentunya dengan cara yang benar," pungkas Pradnyawati.

Otoritas Australia memulai penyelidikan pada 16 Oktober 2017 berdasarkan aduan dari industri dalam negeri bahwa terdapat aktivitas pengalihan dalam bentuk penghindaran BMAD impor aluminium ekstrusi dari Tiongkok dengan cara pindah kapal. Kegiatan itu dilakukan negara lain yang masih terbebas dari pengenaan BMAD Australia, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id