Ilustrasi. Foto : MI.
Ilustrasi. Foto : MI.

Pemerintah Diminta Merapikan Data Golongan PBI BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Husen Miftahudin • 30 Oktober 2019 21:04
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah merapikan data golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI merupakan peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran PBI dibayarkan oleh pemerintah.
 
"Banyak peserta PBI yang salah sasaran, banyak orang mampu yang menjadi anggota PBI. Di lapangan, banyak anggota PBI yang diikutkan karena dekat dengan pengurus RT/RW setempat," ketus Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Jika cleansing data dilakukan secara efektif, menurutnya, maka peserta golongan mandiri kelas III bisa dimasukkan menjadi peserta PBI. "Dari sisi status sosial ekonomi, golongan mandiri kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran," jelasnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, pemerintah juga diminta untuk terus mendorong agar semua perusahaan menjadi anggota BPJS Kesehatan. Atau, melakukan audit perusahaan yang memanipulasi jumlah karyawannya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
 
"Sampai detik ini masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Kesehatan daripada yang sudah menjadi anggota," ungkap Tulus.
 
Kemudian, lenjut dia, mengalokasikan kenaikan cukai rokok secara langsung untuk BPJS Kesehatan. Maklum, pemerintah baru saja meneken kenaikan cukai rokok sebesar 25 persen yang mulai diimplementasikan awal tahun depan.
 
"Kenaikan cukai rokok urgent dialokasikan karena dampak negatif rokok. Seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan aspek preventif promotif produk yang dikonsumsinya," jelas dia.
 
Tulus bilang, bila langkah-langkah tersebut dilakukan pemerintah, maka kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak perlu dilakukan. Sebab bila memaksa untuk menaikkan iuran, maka pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang lebih baik serta mumpuni.
 
"Sehingga tidak ada lagi diskriminasi pelayanan terhadap pasien anggota BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan. Tidak ada lagi fasilitas kesehatan rujukan yang menerapkan uang muka untuk pasien opname," pungkas Tulus.
 
Sebelumnya, BPJS Kesehatan resmi menaikkan iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar dua kali lipat dari saat ini. Kenaikan iuran berlaku awal 2020 mendatang.
 
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober.
 
Adapun iuran peserta BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP ditetapkan menjadi Rp42 ribu bagi kelas III. Sementara untuk kelas II iurannya sebesar Rp110 ribu, dan kelas I akan dikenakan iuran sebesar Rp160 ribu. Sebelumnya, layanan kesehatan kelas I dikenakan iuran sebesar Rp80 ribu. Sementara untuk kelas II dikenakan iuran sebesar Rp51 ribu, dan iuran untuk layanan kelas III sebesar Rp30 ribu.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif