Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR
Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR

Analis: Ruang Perbaikan Infrastruktur Masih Terbuka

Ekonomi pertumbuhan ekonomi infrastruktur ekonomi indonesia
Annisa ayu artanti • 09 November 2019 08:46
Jakarta: Pembangunan infrastruktur yang cukup massif dalam lima tahun terakhir diperkirakan masih berlanjut meski pertumbuhan alokasi belanja negara untuk pembiayaan infrastruktur tidak sepesat tahun-tahun sebelumnya. Tentu pembangunan infrastruktur ini diharapkan memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
 
Direktur Utama Bahana Sekuritas Feb Sumandar mengatakan hal tersebut telihat karena ketersediaan infrastruktur yang saat ini belum merata diperlukan untuk menurunkan biaya logistik yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain.
 
"Dengan pembangunan yang cukup agresif dilakukan, ternyata kualitas infrastruktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN," kata Feb, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan biaya logistik Indonesia saat ini sebesar 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih tinggi dari Vietnam sebesar 20 persen, Thailand sebesar 15 persen, dan Filipina serta Malaysia masing-masing sebesar 13 persen.
 
"Hal ini lah yang mendasari pemerintah masih memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang semakin baik," jelas dia.
 
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Feb menuturkan, pemerintah masih menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dengan rencana alokasi belanja mencapai Rp423,3 triliun atau naik 5,9 persen dari target alokasi belanja untuk sepanjang tahun ini, yang ditargetkan sebesar Rp399,7 triliun.
 
"Dari anggaran itu, kedepannya ruang untuk perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas masih akan berlanjut," ucap dia.
 
Namun sebaiknya, Feb menambahkan, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan anggaran negara semata, tapi perlu peran serta swasta untuk berpartisipasi dengan pola-pola pembiayaan yang feasible.
 
Dari perkiraan total kebutuhan pendanaan tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 37 persen akan mengandalkan anggaran negara, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi sekitar 21 persen, dan peran swasta diharapkan sebagai mayoritas dengan porsi mencapai 42 persen.
 
"Ada banyak skema pembiayaan yang bisa dilakukan baik oleh swasta atau BUMN bekerja sama dengan swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur," ujarnya.
 
Berdasarkan data World Bank saat ini indeks infrastruktur Indonesia sudah mengalami perbaikan dari 60 pada periode 2016-2017 menjadi peringkat 52 pada 2017-2018. Peringkat Indonesia masih lebih baik bila dibanding India dengan peringkat 66 dan Filipina peringkat 97.
 
"Untuk semakin meningkatkan peringkat dan kompetitifnes Indonesia kedepannya, Bappenas memperkirakan diperlukan total belanja infrastruktur sekitar Rp6.421 triliun untuk periode 2020-2024," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif