Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu).
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu).

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Investasi

Ekonomi kadin
Suci Sedya Utami • 11 Juli 2019 09:46
Jakarta:Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)mengharapkan agar UU Pertanahan yang saat ini masih dalam bentuk rancangan ketika disahkan tidak boleh menjadi penghambat gerak dunia usaha dan iklim investasi asing di Tanah Air.
 
Sebab dalam rancangannya saat ini, ada beberapa pasal yang krusial yang berpotensi menjadi penghambat, apalagi jika sudah diundangkan. Padahal Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan agar investasi ke dalam negeri dipermudah dan berbagai penghalang baik regulasi dan birokrasi harus dipangkas.
 
"Kami dari Kadin meminta DPR-Pemerintah yang tengah membahas RUU Pertanahan ini untuk mengundang kami sebagai organisasi yang menaungi berbagai asosiasi pengusaha dan menyuarakan kepentingan pengusaha. Sinkronisasi antara regulasi dan dunia usaha sangat penting. Jangan sampai apa yang diinginkan UU tersebut bertabrakan dengan realitas dunia usaha,” papar Ketua Umum Kadin Rosan P Roselani, dalam keterangan resmi yang dikutip, Kamis, 11 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rosan memandang RUU Pertanahan sangat penting mengingat regulasi itu menyangkut berbagai aspek, dan bersinggungan langsung dengan kalangan dunia usaha. Ada sekitar sembilan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Kawasan Khusus (KEK), asosiasi pertambangan dan sebagainya yang menulis surat ke Kadin dan memberikan berbagai masukan mengenai RUU Pertanahan tersebut.
 
“Karena itu secara resmi Kadin telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI yang isinya meminta kepada Komisi II DPR RI yang membahas RUU Pertanahan ini untuk dapat menerima masukan dari Kadin secara langsung sehingga kami bisa menjelaskan dari sisi dan perspektif Kadin,” ujar Rosan.
 
Dalam surat tertanggal 4 Juli 2019 tersebut Kadin juga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan ini mengingat RUU tersebut perlu dibahas secara mendalam dan perlu mendapat masukan-masukan langsung dari kalangan dunia usaha.
 
“Jadi pokok-pokok pikiran Kadin untuk RUU Pertanahan ini sangat penting,” kata dia.
 
Jangan Reduksi Iklim Usaha
 
Lebih lanjut Rosan mengatakan, semua pemangku kepentingan harus mengedepankan bagaimana dunia usah bisa berkembang maju seperti yang diharapkan. Oleh karena itu Rosan meminta agar jangan sampai membuat aturan yang memberatkan kalangan dunia usaha.
 
“Pada aturan tertentu draft RUU ini malah memeprkecil ketentuan kawasan, karena mungkin belum mendapat masukan-masukan yang komprehensif dari kalangan dunia usaha,” tutur dia,.
 
Menurut Rosan hal tersbeut bakal mereduksi perkembangan dunia usah di Indonesia yang ingin menarik investasi asing lebih besar. Sebab dianggap sebagai pagar penghalang investasi.
 
“Jika penghalang atau hambatan berasal dari UU itu celaka. Selama ini ada anggapan birokasi ikut menghambat dan pemerintah sudah bertekad memangkas berbagai aturan penghalang, lalu kini akan muncul UU yang berpotensi menghambat. Nah, karena itu pembahasan RUU Pertanahan ini jangan tergesa-gesa dan perlu masukan langsung dari pihak yang sangat terkait, termasuk dari Kadin,” jelas Rosan.
 

(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif