Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.

Pemda Belum Dukung Pemanfaatan Resi Gudang untuk Petani

Ekonomi pangan
Ilham wibowo • 03 Desember 2019 16:50
Jakarta: Sistem Resi Gudang (SRG) untuk ketahanan pangan nasional dinilai belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat. Padahal, SRG bisa menjaga nilai hasil pertanian daerah yang berujung pada rendahnya nilai inflasi.
 
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementrian Perdagangan (Kemendag) Tjahya Widayati memaparkan kehadiran SRG berpotensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berbasis sumberdaya lokal.
 
Pemanfaatan SRG juga bisa meningkatkan akses pasar, ketersediaan informasi mengenai stok dan mutu komoditi kepada semua yang aktif dalam sektor komoditi, termasuk informasi harga.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, pemanfaatan SRG juga bisa berfungsi dalam memberikan kepercayaan dan keamanan yang lebih besar pada transaksi perdagangan dan mempermudah dalam memperoleh pembiayaan komoditi yang kompetitif. Pesertanya juga bisa menganalisis, mitigasi risiko harga yang lebih efektif dan transparan.
 
Pelaksanaan SRG ini tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang sering dihadapi seperti pemahaman minim dari petani terhadap SRG dan petani yang umumnya merupakan penggarap sudah terikat dengan ijon. Tak hanya itu, belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan kebijakan pengembangan SRG juga jadi kendala terbesar.
 
"Pemda tergantung kepentingan apa yang bisa diberikan kepada masyarakatnya, seperti dulu dia merasa butuh lalu sekarang tidak, berbagai macam alasan disampaikan kenapa tidak menjalankan SRG," kata Tjahya ditemui dalam sebuah diskusi di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Peran Pemda di dalam keberhasilan implementasi SRG sangatlah penting. Sebagaimana amanah Pasal 33 UU Nokot 9/2006 tentang SRG, Pemda mempunyai peranan dalam pembinaan yang mencakup pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG. Pemda juga punya fungsi dalam penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG.
 
"Ada Pemda yang lupa punya SRG, di Lampung dia lupa kalau sudah minta SRG, terkadang mereka kalau merasa sudah nyaman lupa," ungkapnya.
 
Lemahnya pemanfaatan aset negara dalam instrumen SRG ini lantaran kemampuan Pemda dalam melibatkan tenaga kerja pengelola yang kurang profesional. Tjahya menuturkan bahwa manajemen SRG bukan hanya sekedar menjaga sebuah gudang logistik yang dibangun pemerintah.
 
Dia menekankan diperlukan inovasi agar komoditas pertanian bisa menjadi instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan agar dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang yang disimpan di gudang.
 
"Faktor SDM, kalau kepala dinasnya tidak mengetahui Resi Gudang ya ditinggalkan. Bahkan ada (aset negara) yang dimanfaatkan jadi lapangan futsal, ada juga untuk tempat menyimpan tapi tidak dengan SRG," ungkapnya.
 
Selain pengelola gudang, keterbatasan Pemda juga pada peran lembaga penilaian kesesuaian untuk uji mutu komoditas dan lembaga penyalur pembiayaan SRG baik Bank maupun Non-Bank. Kendala ini pun membuat munculnya kekhawatiran wanprestasi pengelola gudang yang menyebabkan gagal bayar.
 
"Pengelola SRG itu harus punya jiwa entrepreneur dan kreativitas, misalnya gabah yang tidak hanya disimpan saja tapi harus dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. SRG ini ujungnya untuk ketersediaan pangan dan menjaga stabilisasi harga," tuturnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif