Ketua Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami)
Ketua Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami)

Badan Usaha tak Pakai TKDN, Luhut: Saya Cabut Izinnya!

Ekonomi pertumbuhan ekonomi impor ekonomi indonesia
Suci Sedya Utami • 21 September 2018 09:35
Jakarta: Pemerintah bakal memberikan sanksi bagi kementerian dan lembaga (k/l), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta yang tidak menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 dan diberlakukan pada 17 September lalu.
 
Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Menko Maritim menegaskan apabila berbentuk badan usaha sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin usaha. Ia berharap semua pihak terkait benar-benar menggunakan TKDN dengan maksimal dalam rangka menekan impor.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pasti ada sanksi, saya ketuanya. Harus ada sanksi. Kamu nanti saya cabut izinnya (kalau tidak menggunakan TKDN). Peringatan satu, dua, dan tiga kalau enggak mau, ya sudah kita cabut izinnya," tegas Luhut, di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.
 


 
Sanksi diberikan apabila terdapat komponen lokal namun masih menggunakan komponen yang berasal dari impor. Namun, apabila komponen dalam negeri tidak tersedia maka masih bisa untuk mengimpor. Adapun Luhut tidak menampik masih ada beberapa komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.
 
Akan tetapi, lanjutnya, dengan kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok maka menjadi potensi bagi Indonesia untuk menciptakan tempat baru bagi Tiongkok membangun pabrik. "Tiongkok kan marahan terus sama Amerika, ya kita kasih dong spesial ekonomi seperti KEK, kan enggak apa-apa," kata dia.
 
Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk mendorong tersedianya pasokan TKDN demi mengurangi impor. Insentif yang diberikan dalam bentuk tax holiday atau pembebasan pajak bagi perusahaan yang membangun pabrik dan memproduksi barang-barang produksi dalam negeri di Indonesia atau subtitusi impor.
 
"Insentif banyak salah satunya pembebasan pajak," pungkas Luhut.
 

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif