Penambahan Libur Lebaran Harus Ada Persetujuan Pengusaha-Pekerja

Kautsar Widya Prabowo 04 Mei 2018 19:19 WIB
Mudik Lebaran 2018
Penambahan Libur Lebaran Harus Ada Persetujuan Pengusaha-Pekerja
Ilustrasi mudik. (FOTO: ANTARA/Oky)
Jakarta: Penambahan libur Lebaran 2018 tengah menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Ada yang menyetujui, ada pula yang merasa dirugikan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat polemik tersebut harus diserahkan melalui bipartit atau perundingan antara pekerja dan pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menyetujui keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait penambahan libur Lebaran yang diatur secara bipartit, karena sesuai dengan kebutuhan ekspor.

Namun demikian penambahan libur Lebaran ini harus didiskusikan terlebih dulu dengan pekerja dan pengusaha.

"Jadi biar lah masing-masing pekerja berunding dengan manajemen, sebab bisa saja mereka tidak menghendaki libur bersama itu," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat, 4 Mei 2018.

Ia menilai penambahan libur Lebaran tersebut membuat prespektif negara lain melihat Indonesia negatif, karena terlalu banyak libur. Selain itu tentunya akan merugikan kegiatan usaha terkait rencana ekspor yang sudah terikat kontrak dan permasalahan ini seakan-akan memaksa pekerja untuk menggunakan hak cuti tahunan.

"Secara kesan kan semua harus diatur, sehingga walaupun tidak ambil cuti terpaksa dia harus ambil," tambahnya.

Ketua Komite Tetap Ketanagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan penambahan liburan itu membuat produktivitas kerja akan menurun. Saat ini waktu kerja Indonesia 240 hari dalam setahun dibandingkan sebelumnya hingga 245 hari.

"Makin hari makin merosot jika dibanding Thailand 250 hari kerja, sementara kita tetap bayar upah tidak berkurang, cost yang dikeluarkan banyak," pungkasnya.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id