Indonesia Masih di Fase Terciptanya Ketahanan Pangan

28 Juni 2018 20:59 WIB
ketahanan pangan
Indonesia Masih di Fase Terciptanya Ketahanan Pangan
Ilustrasi ketahanan pangan. Foto: MI/RAMDANI
Jakarta: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko membeberkan sejumlah masalah yang kini dihadapi petani di Tanah Air. Salah satunya adalah kian sempitnya lahan yang dikelola.

Untuk itu, kata dia, berbagai upaya harus terus dilakukan pemerintah guna menjamin ketersediaan dan pemerataan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini, Indonesia masih berada pada tahap ketahanan pangan, belum mencapai fase swasembada pangan.

"Rata-rata nasional lahan petani kita 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan yang kecil itu juga rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan," kata Moeldoko dalam acara Agriculture and Food Forum (ASAFF) yang diselenggarakan HKTI, di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Juni 2018.

Selain itu, pengelolaan pascapanen menjadi tantangan. Petani juga kehilangan hasil pertanian sebanyak 10 persen kalau tidak dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi, kata kepala Staf Kepresidenan ini, juga masih belum terlalu menyentuh proses pengolahan lahan.

"Manajemen. Petani tidak terbiasa dengan pendekatan manajemen. Mereka business as usual. Ya, sudah seperti itu saja," ujar mantan Panglima TNI ini.

Di sisi lain, permodalan juga masih menjadi kendala. Meskipun pemerintah sudah hadir dalam berbagai program untuk membantu permodalan petani, tapi menurutnya masih saja petani sulit mengakses perbankan.

"Kalau bicara ketahanan pangan, yang terpenting barangnya ada. Masyarakat bisa menikmati dan harganya cukup stabil. Kalau itu yang terjadi, maka stok pangan nasional tidak boleh kurang," terangnya.

Salah satu opsi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional, jika produksi dalam negeri tidak mampu mencapai targetnya, adalah impor. Namun, dia menekankan, keran impor harus dilakukan berdasar data yang akurat.

"Kita harus paham bahwa kebutuhan nasional itu 2,4 juta ton dalam sebulan. Berarti kalau tidak bisa memenuhi itu kita harus impor. Kalau tidak impor ada persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Karena persoalan perut adalah persoalan yang sangat sensitif yang tidak bisa ditunda," jelasnya.

Baca: Kementan Siap Amankan Ketersediaan Pangan

Moeldoko menyatakan tak mempersoalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. "Kebutuhan impor itu masih dibutuhkan Indonesia. Kita harus realistis ya," kata dia.

Lebih lanjut, Moeldoko memahami keinginan Menteri Pertanian untuk menciptakan swasembada pangan. Namun, hal itu tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Terdapat sejumlah hal yang bisa menghambat tercapainya target itu, mulai dari cuaca, hama, dan faktor lainnya.

"Tidak seperti yang kita gambarkan bahwa pertanian begitu tanam langsung panen, tidak. Banyak sekali hambatannya,” terang Moeldoko.

Beralih fungsi

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Jangkung Handoyo Mulyo, mengamini pernyataan Moeldoko. Ia menyatakan persoalan Indonesia menuju swasembada pangan adalah ketersediaan lahan pertanian yang telah banyak beralih fungsi.

"Lahan ini konvensinya sudah sedemikian besar, peralihan dari lahan pertanian untuk pertanian menjadi bukan untuk lahan pertanian itu sudah begitu besar dan sangat masif. Ini akan mengancam produksi domestik dan produksi dalam negeri untuk memenuhi kecukupan pangan warga Indonesia," ujar Jangkung.

Ia mengungkapkan kecukupan produksi pangan di Indonesia mencapai 400.000 hektare per tahun. Saat ini, Jangkung menyebutkan, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sudah diatur undang-undang. Seperti aturan lahan pertanian yang digunakan bukan untuk pertanian hingga sanksi pidana, namun belum diimplementasikan dengan baik.

Persoalan lainnya, menurut Jangkung, yakni pola konsumsi masyarakat Indonesia yang bergantung pada beras, padahal Indonesia berpotensi mendiversifikasi pangan lokal

Anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid, mengatakan, dari hasil penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 2016, sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan dan kelangkaan bahan makanan pokok.

"Jadi masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani.

Menurutnya, menciptakan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tugas Kementerian Pertanian, namun perlu sinergi antarkementerian terkait, salah satunya Kementerian PUPR untuk menghubungkan lahan pertanian ke pasar.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id