Ilustrasi (MI/IMMANUEL ANTONIUS)
Ilustrasi (MI/IMMANUEL ANTONIUS)

Pemerintah Perketat Importasi Ban

Ekonomi impor kementerian perdagangan
Ilham wibowo • 26 Februari 2019 10:32
Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk memperketat importasi produk olahan karet seperti ban. Kebijakan sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah produksi karet nasional dan tertuang dalam Permendag Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban.
 
Permendag ini dikeluarkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kebijakan impor ban, terutama untuk memperketat dan mencegah impor berlebihan produk ban. Regulasi sebelumnya Permendag Nomor 77 Tahun 2016 telah mengalami perubahan pertama dengan diterbitkannya Permendag Nomor 6 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Permendag Nomor 117 Tahun 2018.
 
"Kebijakan ini adalah upaya pemerintah dalam mengawasi importasi produk ban. Dengan kebijakan ini, lalu lintas impor bisa lebih ketat dan terukur melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), sehingga mencegah terjadinya lonjakan impor," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan melalui keterangan resmi, Selasa, 26 Februari 2019
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Permendag Nomor 5 Tahun 2019 ditetapkan importasi ban oleh perusahaan pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dapat dilakukan dari negara asal atau melalui PLB. Sedangkan, pemilik NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U) hanya dapat mengimpor melalui PLB.
 
Oke menggarisbawahi ketentuan ini hanya akan berlaku bagi impor ban yang tiba di pelabuhan tujuan setelah 1 Maret 2019 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest B.C 1.1. Dirinya berharap ketentuan ini dapat menekan lonjakan impor ban di masa-masa yang akan datang.
 
"Kemendag terus berkomitmen mendorong pembangunan industri, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing produk ban nasional," kata Oke.
 
Pemerintah juga meminimalisasi dokumen prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan perpanjangan masa berlaku persetujuan impor. Syaratnya cukup melampirkan hasil pindai dokumen asli persetujuan impor dan bill of lading (B/L).
 
Seperti diatur dalam Permendag No 117 Tahun 2018 pasal 8 ayat 2, perusahaan diwajibkan melampirkan hasil pindai dokumen manifest B.C 1.1. Setalah permohonan diterima dengan benar dan lengkap secara elektronik, masa berlaku perpanjangan persetujuan impor akan diterbitkan paling lama dalam tiga hari.
 
"Pengajuan perpanjangan persetujuan impor sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah, serta mencantumkan kode QR. Ini membuktikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan efisiensi birokrasi perizinan dan mencegah terjadinya kolusi," pungkas Oke.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif