Mendag Anggap Data Produksi Beras Sudah Jelas
Menteri Perdagangan (mendag) Enggartiasto Lukita.Medcom/Ilham Wibowo.
Tangerang: Menteri Perdagangan (mendag) Enggartiasto Lukita menganggap persoalan data produksi beras kini sudah jelas. Langkah kebijakan yang diambil mengacu tunggal pada data Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Sudah ada (data produksi beras) di BPS dan Menko (Menteri Perekonomian)," kata Enggar ditemui di Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten, Rabu, 24 Oktober 2018.

Data BPS juga bakal digunakan dalam rujukan kebijakan impor beras untuk mengendalikan harga dan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Menurut Enggar, keputusan melakukan impor beras tetap melalui mekanisme rapat koordinasi lintas kementerian dan memperhatikan kebutuhan Bulog. 

"Sudah tidak ada impor lagi, yang kita berikan izin perpanjangan terakhir yang dimintakan Dirut Bulog adalah total dua juta. Berdasarkan perpanjangan itu, kita berikan izin. Sekarang sudah 1,8 juta ton, sisanya 200 ribu ton terserah mereka mau atau enggak diakukan," paparnya. 

Enggar menegaskan keputusan impor bukan kebijakan sepihak yang diputuskan Kemendag. Pertimbangkan kondisi persediaan beras dalam negeri dan kemampuan produksi beras hingga akhir tahun juga menjadi pertimbangan paling penting. 

"Kecuali dalam rakor ada keputusan berbeda, dan itu bukan saya," tandasnya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut metode perhitungan data beras yang digunakan saat ini lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Saat ini pemerintah menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas panen dengan memanfaatkan teknologi citra satelit.

"Penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan jumlah produksi beras telah dilakukan secara komprehensif," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.

Dalam menggembangkan metode ini, BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pertama, BPS menetapkan luas lahan baku sawah berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 339/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Luas lahan baku sawah ditetapkan sebesar 7,1 juta hektare (ha) atau lebih rendah dari Surat Keputusan yang sama di 2013 sebesar 7,7 juta ha.

Selanjutnya, BPS bersama BPPT menetapkan luas panen dengan metode KSA. Setelah itu baru BPS menetapkan produktivitas per hektar, untuk kemudian BPS menetapkan angka konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras.

"Dari 16 provinsi yang merupakan sentra produksi beras nasional, memegang 87 persen produksi, menghasilkan luas panen padi di Indonesia periode Januari hingga September 2018 sebesar 9,54 juta ha, memperkirakan sampai Desember 2018 adalah 10,90 juta hektare," jelas dia.

Produksi padi berdasarkan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi padi 2018 sebesar 56,54 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi padi tersebut setara dengan 32,42 juta ton beras sampai dengan akhir tahun.






(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id